NUSANTARANEWS.CO – Selama satu dasawarsa terakhir, trend pasar bebas menjelma kekuatan baru bagi negara-negara adikuasa guna melakukan dominasi di sektor ekonomi antar bangsa-bangsa. Namun, layaknya pisau bermata dua, pasar bebas yang melahirkan situasi tanpa batas (borderless) justru menjadi ancaman serius terhadap ‘privacy’ dan kedaulatan.
Situasi inilah yang tampaknya sedang direspon serius oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam konteks ini sebenarnya tidak hanya AS saja negara yang menerapkan sistem proteksionisme. Hanya saja, sosok Trump mungkin paling lantang dan ugal-ugalan menyeruarakan proteksionisme melalui kebijakan-kebijakan kontrovesialnya.
Tak pelak, beberapa kebijakan Donald Trump yang penuh kontroversial ini sukses membuat para aktor ekonomi global didera kegusaran. Hal itu sangat kentara manakala CEO Apple Tim Cook saat merespon keras kebijakan presiden Amerika Serikat ihwal pelarangan imigran muslim dari tujuh negara masuk ke negeri Paman Sam.
Dengan dalih kemanusiaan, Apple nyatanya keceplosan tentang kepentingannya terhadap para imigran ini. Tim Cook mengatakan bahwa perusahaannya sangat membutuhkan para imigran. Ini menyusul sebagian besar pekerja di perusahaan Apple di sana, rata-rata didominasi oleh para imigran dari Timur Tengah.
Dalam sebuah kesempatan, Tim Cook selaku CEO Apple membenarkan bahwa tanpa adanya imigrasi, Aplle tidak akan ada. Apalagi kini Apple tengah berupaya mengembangkan perusahaannya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh perusahaan Google. Dimana akibat kebijkan itu, Google akhirnya memanggil paksa para karyawannya yang tengah berlibur ke luar negeri untuk segera balik ke Amerika. Dalam hal ini, CEO Google Sundar Pichai mengirimkan pesan berantai kepada karyawannya untuk segera pulang. Pichai mengaku kecewa dengan kebijakan Trump tersebut. Baginya kebijakan Trump ini bisa memberikan dampak terhadap karyawan-karyawannya.
Selain Apple dan Google sederet nama-nama perusahaan top dunia yang merasa gusar dengan kebijakan Donald Trump adalah Uber, twitter dan Netfix. Ini menunjukkan bahwa gaya proteksionisme presiden AS ini seakan menjadi ancaman atas dominasi ekonomi global yang tengah berlangsung, terlebih pasca World Economy Forum di Davos, Swiss berhasil digelar.
Selain itu kebijakan Trump untuk mundur dari lingkaran Trans Pacific Partnership (TPP) juga membuat beberapa negara ketar-ketir. Kebijakan ini tentu tak lepas dari strategi politik AS yang tengah membangun gerakan proteksionisme. Ia tengah mewacanakan penghapusan program Obama Care.
Kegusaran para pelaku ekonomi global kian meleuap ketika Trump mengancam akan menaikkan pajak barang-barang Cina yang masuk AS hingga 40%. Begitupun dengan Meksiko. Dirinya memutuskan menaikkan pajak impor barang dari Meksiko sebesar 20%. Hasil pajak tersebut rencananya akan digunakan AS untuk membiayai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan.
Bahkan pimpinan tertinggi Korut, Kim Jong Un pun ikut bereaksi terhadap pola proteksionisme ugal-ugalan ala Trump tersebut. Seakan tak kuasa menahan geram, Presiden Korut itupun akhirnya pamerkan rudal balistiknya untuk mengancam AS.
Pada prinsipnya proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antarnegara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil (menurut para pendukungnya). (Romandhon)
