PR Buat Anies-Sandi: Rakyat Kecil di DKI Makin Terjepit dan Tersingkir

Penolakan warga sebelum Pemprov DKI Jakarta resmi menugaskan laskar penggusuran untuk membumiratakan kawasan RT 06 RW 12 Bukit Duri pada 28 September 2016/Foto: Okezone

Penolakan warga sebelum Pemprov DKI Jakarta resmi menugaskan laskar penggusuran untuk membumiratakan kawasan RT 06 RW 12 Bukit Duri pada 28 September 2016/Foto: Okezone

NusantaraNews.co, Jakarta – Presidium Gerakan Anak Negeri (GAN) yang terdiri dari Pedri Kasman, Mashuri Masyhuda dan Agung Rachmat Hidayat menilai bahwa, pasca dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies-Sandi dihadapkan pada kenyataan lapangan yang harus mereka hadapi sebagai pemimpin.

Sejumlah janji-janji kampanyenya tentu akan terus ditagih dan itu sudah menjadi kewajiban Anies-Sandi untuk menunaikan. Belum melangkah melaksanakan tugas, kaki Anies-Sandi seolah terserimpung oleh kebijakan teranyar Kemenko Kemaritman. Padahl, janji-janji lain pun menanti.

“Soal rumah DP 0 persen misalnya. Itu butuh formula yang jelas dan terukur. Jika hanya sekedar mengalihkan uang muka menjadi angsuran yang lebih tinggi, itu tanpa kebijakan gubernur pun bisa dilakukan oleh swasta. Pun juga soal kemacetan yang tak kunjung teratasi, butuh jurus jitu untuk mengurai. Banjir yang selalu akrab dengan Jakarta, tidak mudah untuk mengusirnya,” kata Pedri Kasman kepada Redaksi NusantaraNews, baru-baru ini.

Menurut Pedri, problem kemiskinan dan pengangguran tentu tidak pula bisa serta merta bisa diselesaikan dengan skill Sandi sebagai seorang pebisnis sukses.

Lebih dari itu, lanjutnya, masalah kesenjangan yang kian menganga di Ibu Kota ini butuh penanganan ekstra. Soal kepemilikan lahan yang didominasi korporasi dan pemilik modal. Mall-mall dan toko-toko modern (modern mart) yang dengan mudah berdiri sampai ke kampung-kampung pemukiman warga telah melumpuhkan warung tradisional milik rakyat.

“Singkatnya, pemilik modal makin berkuasa, rakyat kecil makin terjepit dan tersingkir,” tegas Pedri.

Fenomena ini, kata dia, tentu tidak cukup hanya dijawab dengan menyuruh rakyat kerja keras dan giat berusaha, walau pun itu juga sebuah keharusan. “Tapi ini adalah fenomena pemiskinan yang terjadi secara struktural, melibatkan penguasa dengan kebijakan dan aneka perizinan yang dikeluarkannya,” terangnya.

Ditambahkan Pedri, hal lain yang perlu dapat perhatian serius menyangkut hajat hidup warga jakarta. Seperti pembebasan lahan bantaran Kali Ciliwung yang akan menggusur ribuan warga dari tempat tinggalnya. Warga harus dapat kepastian “ganti untung”. Jangan sampai merugikan masyarakat kecil. Belum lagi soal kerusakan moral generasi muda akibat narkoba dan kemajuan teknologi. Melepuhnya nilai-nilai agama dan budaya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dan tentu seabrek permasalahan lain di Ibu Kota tercinta ini.

“Semua kenyataan ini tentu mau atau tidak harus dihadapi pemimpin terpilih. Siapapun dia. Pemimpin yang benar dan idealis akan menjawabnya dengan kerja keras dan komitmen moral yang tinggi. Sebaliknya pemimpin pragmatis dan oportunis akan mencari segudang alasan untuk berkelit,” pungkas Pedri.

Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman

Exit mobile version