Kepala Staf Angkatan Laut (KaSAL) Laksamana TNI Ade Supandi. Foto Andika/Nusantaranews
Kepala Staf Angkatan Laut (KaSAL) Laksamana TNI Ade Supandi. Foto Andika/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak lama lagi akan memasuki masa pensiun. Gatot akan menjabat sebagai Panglima TNI masih memiliki waktu selama enam bulan lagi. Artinya, sekitar April 2018 mendatang Gatot harus sudah melepaskan jabatannya.

Wacana pergantian Panglima TNI telah mencut ke hadapan publik. Sebagian pihak mengusulkan pergantian sebaiknya dilakukan dengan pola rotasi, sesuai undang-undang TNI.

Direktur Imparsial Al Araf menilai, jika mengacu pada ndang-undang TNI nomor 34 Tahun 2004 pergantian panglima TNI memang sebaiknya pergantian jabatan Panglima TNI dilakukan secara bergantian dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Saat ini, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dijabat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dijabat Laksamana TNI Ade Supandi dan Staf Angkatan Udara (KASAU) dijabat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Dengan kata lain, jabatan Panglima TNI sepeninggalan Jenderal Gatot adalah salah satu dari ketiga nama tersebut. “Itu artinya, penggantian panglima TNI saat ini sepatutnya berasal dari angkatan udara atau pun angkatan laut,” kata Al Araf, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).

Baca juga: KaSAL Ade Supandi Dianggap Layak Gantikan Gatot Nurmantyo Jadi Panglima TNI

Karenanya, Al Araf meminta Presiden Joko Widodo sudah harus memikirkan sosok pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Paling lambat, kata dia, akhir bulan November atau Desember sudah harus ada keputusan presiden mengingat betapa pentingnya solidaritas dan profesionalitas TNI.

Ia menilai, pergantian juga penting untuk proses regenerasi dan penyegaran di dalam tubuh TNI.

Sebagian pihak menilai, sosok pengganti Jenderal Gatot adalah dari matra AL. Artinya, nama KASAL Laksamana TNI Ade Supandi adalah nama paling potensial sebagai penerus Jenderal Gatot.

Al Araf juga mengatakan memang sudah sepatutnya diselaraskan dengan agenda kepentingan pemerintah untuk membangun kekuatan maritim.

“Untuk kepentingan itu maka perlu penggantian panglima TNI dari angkatan udara atau angkatan laut. Karena membangun maritime security membutuhkan bangunan kekuatan yang terintegrasi antar angkatan udara dan angkatan laut dengan tidak meninggalkan kekuatan angkatan darat,” paparnya. (red)

Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews

Komentar