NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tidak terbayang, mau jadi apa negara Indonesia ini kalau tata cara berpolitik seperti PPP versi Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Farid.
Terus terang saja, Djan Farid ini terpilih secara aklamasi pada muktamar PPP di Sahid Jakarta, saya merupakan pimpinan sidang pemilihan ketua umum dan formatur. Tapi tidak pernah terbayangkan oleh saya maupun semua peserta muktamar PPP versi Sahid akan jadi seperti ini. Gaya kepemimpinan Djan Farid sangat tidak dibutuhkan oleh PPP.
PPP muktamar Sahid benar-benar seperti si pungguk merindukan rembulan. Tidak diterima di mana-mana, baik swasta maupun pemerintah, miskin pengalaman, prematur leadership dan penuh dengan eksperimental.
PPP versi muktamar Sahid mencoba untuk memanipulasi ADART (UUD PPP). Sayangnya, PPP versi muktamar Sahid yang diketuai oleh Djan Farid tidak cerdas menyikapi konflik internal, tidak cerdas menangkap signal dari Pemerintahan Jokowi maupun terhadap lingkungan politik nasional. Lingkungan politik nasional jelas tidak menghendaki Djan Farid untuk menjadi Ketum PPP.
Apa sebenarnya motivasi PPP versi mukatamar Sahid yang diketuai Djan Farid mendukung Ahok -Djarot di Pilgub DKI Jakarta waklu lalu? Motifnya tidak jauh-jauh yaitu pengakuan pemerintah (Menkumham) dan pengesahakan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar Sahid yang diketuai Djan Farid. Meskipun Ahok tidak memenuhi syarat Aqidah PPP untuk didukung, tapi demi SK harus didukung.
Djan Farid bersama Menkumham mengunjungi Ahok di rutan Brimob dengan harapan agar (Yasonna) Laoly sebagai Menkumham segera mengarahkan Kepengurusan DPP PPP di bawah kepemimpinannya. Tapi anehnya, meskipun PPP Djan Farid telah mendukung Ahok, bahkan telah juga mendeklarasikan Ahok di DPP PPP, sampai hari ini Menkumham tidak mau mengsahkan PPP Djan Farid, padahal PPP versi Sahid sudah mengantongi putusan MA.
Hari ini berbalik menghujat Menkumham dan mau memboikot Jokowi. Apa kekuatan PPP versi muktamar Sahid di bawah ketum Djan Farid melawan Laoly dan mau memboikot Jokowi?. Inilah politik ala Abu Nawas. Saya hanya menyampaikan, permainan sudah selesai. Tapi PPP versi Romy mesti diakhiri juga, dengan cara mendorong pergantian kepengurusan yang solid dan bertanggung jawab. Kalau tidak, PPP akan tinggal nama.
Oleh: Habil Marati, Politikus Senior PPP
