NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Perkembangan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Viktor Laiskodat melalui pidato provokatifnya sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Terbaru, anggota DPR Komisi I Syarifuddin Hasan telah mendesak Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri untuk serius mengusut kasus ujaran kebencian dan permusuhan yang dilakukan politikus Partai Nasdem tersebut.
Dirinya menambahkan untuk selanjutnya, Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus tersebut kepada Bareskrim Polri. “Saya pikir kita harapkan tentunya Bareskrim silakan apa memproses suatu yang sudah seharusnya,” kata Syarifuddin Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Lambannya tindak lanjut mengenai kasus Laiskodat, memunculkan asumsi publik mengenai adanya unsur kesengajaan. Meski demikian, Syarifuddin meminta semua pihak untuk tidak berprasangka aneh-aneh kepada polisi.
“Saya pikir jangan apriori dulu lah, kita positif thinking aja lah,” sambungnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya tidak memiliki niat untuk menyambangi Bareskrim Polri untuk menanyakan perkembangan kasus itu. “Enggak kita enggak akan sampai sejauh sana,” tandasnya.
Sebagai informasi, pidato Viktor dalam acara deklarasi calon bupati di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 1 Agustus 2017 lalu menjadi kontroversi. Berikut isi sebagian pidato Viktor Laiskodat berdasarkan potongan video yang tersebar di jejaring sosial:
“Kelompok-kelompok ekstremis ini mau bikin satu negara lagi, tak mau di negara NKRI. Domo ganti dengan nama khilafah. Ada sebagian kelompok ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran
Catat bae-bae, calon bupati, calon gubernur, calon DPR dari partai tersebut, pilih supaya ganti negara khilafah. Mengerti negara khilafah? Semua wajib solat. Mengerti? Negara khilafah tak boleh ada perbedaan, semua harus solat. Saya tidak provokasi.
Nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil. Kita yang eksekusi mereka. Jangan tolak perppu nomor 2 Tahun 2017.” (@panca66).
Pewarta/Editor: Romandhon
