NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera minta penerapan janji Revolusi Mental dan pekerjaan besar yang tidak tercapai di periode sebelumnya juga harus di tuntaskan dituntaskan di periode ke II Presiden Jokowi.
“Insya Allah tanggal 20 Oktober Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf akan dilantik, saya berharap janji yang tidak terealisasikan pada periode lalu harus bisa dituntaskan di periode ke II ini, tidak boleh ada alasan lagi,” kata Mardani dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/10).
Menurut legislator asal Dapil Jakarta Timur itu mengatakan salah satu janji utama kampanye Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi 7% tidak tercapai.
“Saya apresiasi terkait infrastruktur yang sudah dilakukan. Namun mewujudkan pembangunan dengan target pertumbuhan di atas 5% perlu menjadi prioritas utama. Pembenahan reformasi struktural termasuk tata kelola dan pemangkasan regulasi harus dilakukan sejak awal,” ujar Mardani.
Inisiator gerakan #KamiOposisi melanjutkan Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% perlu kerja keras dam cerdas.
Oleh karena itu, Mardani memberikan beberapa pointer konstruktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7% pemerintah Jokowi harus melakukan gerakan serius dalam hal reformasi struktural pada 3 bidang utama.
Pertama, penataan dan pembenahan insitusi perpajakan hingga rasio pajak menyentuh angka 14%.
Kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.
Ketiga, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal ini perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana institusi.
Selain tiga hal itu, Pemerintahan Jokowi harus juga memperhatikan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami ketidak pastikan karena perang dagang antara dua raksasa US vs Tiongkok.
“Kondisi global yg tidak pasti menjadi tantangan lainnya. Ketidakpastian ekonomi global ditambah perang dagang Cina-Eropa menurunkan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Mardani.
Selain itu, tren deindustrialisasi yang terus berjalan menjauhkan Indonesia dari higher middle income country.
“Banyaknya regulasi menjauhkan kita utk mencapai ease of doing bussiness dan ini membuat Indonesia kian tertinggal dari negara ASEAN lainnya, ini harus jadi perhatian penting pemerintahan Jokowin periode ke II,” ujarnya.
Terakhir, kurangnya konsolidasi modal dlm negeri dan tingkat kedalaman inklusi keuanganyang rendah, perlu mendapat perhatian.
“Dengan bank ability yang masih blm meng-cover seluruh penduduk, membuat Indonesia masih bergantung pd investasi dan aliran modal dari luar,” kata Mardani.
Wakil ketua Komisi II DPR itu berharap semua cacatan kritis konstruktif itu menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depannya.
“Semoga semua catatan tersebut dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan dgn lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya. (ach/sld)
Editor: Eriec Dieda
