NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat politik dari Indonesia Development Monitoring Bin Firman Tresnadi menilai ada kecenderungan partai politik pendukung Joko Widodo untuk menjadikannya sebagai calon tunggal pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Artinya, mereka ingin Jokowi bertarung melawan kotak kosong.
Sinyalemen ini dapat dilihat dari kecenderungan parpol menjelang bergulirnya waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang masih menyisakan waktu lima bulan lagi.
Diketahui PDIP, Hanura, Golkar, PSI, PPP, Perindo dan PKPI telah secara resmi mengusung Jokowi sebagai capres 2019 mendatang.
Sementara PKS, PAN, Demokrat, PKB dan PBB belum resmi mengusung siapa. Partai Gerindra sendiri bersikukuh mengusung Prabowo Subianto.
“Sebetulnya, Gerindra, PKS dan PAN telah membangun sebuah koalisi bersama dalam rangka Pilkada 2018 ini. Kendati belum terlihat arah dari kerja koalisi ini dalam respons pilkada sekalipun selain mengusung jagoan bersama. Apalagi membangun tahapan kerja bersama untuk pemilu serentak 2019. Akan tetapi terhadap Pemilu 2019 ketiga partai ini masih belum bersikap dengan jelas,” kata Bin Firman melalui keterangan tertulisnya yang dikirim kepada redaksi, Jakarta, Senin (5/3/2018).
Dia menuturkan, gelagat parpol sampai saat ini tampak tengah mengupayakan agar Jokowi menjadi calon tunggal. Apalagi sudah diperkuat dengan ketentuan ambang batas presiden (presidential threshold) yang ditetapkan 20-25 persen. Ketentuan yang mengundang kontroversi ini nyatanya sudah terlupakan begitu saja meski banyak pihak yang menduga ada skenario menciptakan calon tunggal melalui ketentuan tersebut. Ketentuan ini sudah tak ada lagi yang mempersoalkannya.
“Dari sini bisa kita lihat ada arah dari kubu Jokowi untuk menjadikan Jokowi sebagai calon tunggal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar, ia menegaskan tidak mempermasalahkan apabila Jokowi menjadi calon tunggal di Pilpres 2019 mendatang. Karena kata Bamoset Golkar sudah bulat mendukung Jokowi,” papar Bin Firman.
“Kemenangan kotak kosong tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Hal ini akan memicu krisis legitimasi pada pemerintahan pasca pemilu. Sekalipun Jokowi menang melawan kotak kosong. Bisa dipastikan eskalasi politik akan terus menuju puncaknya. Krisis legitimasi ini akan mengarah pada disintegrasi bangsa. Disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, diantaranya kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif (mengarah pada konfik),” Bin Firman mengingatkan.
Pewarta: Alya Karen
Editor: Eriec Dieda