NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – PB PMII secara khusus mengapresiasi penyelenggara pemilu, kepolisian dan TNI yang dinilai telah sukses menjalankan proses demokrasi di tanah air.
Pemilihan Umum (Pemilu) serentak telah usai dilaksanakan. Saat ini masih dalam tahapan rekapitulasi masih berlangsung hingga 22 Mei mendatang KPU akan mengumumkan hasil pemilu serentak tahun 2019.
Selama proses pemilu ini, penyelenggara pemilu dianggap PMII telah bekerja maksimal. Di semua daerah, KPU dan Bawaslu tampak all out dalam bekerja demi suksesnya agenda demokrasi di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Penguus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu.
Bagi PMII, menegakkan demokrasi dan menjalankan semua tahapan dalam pemilu bukanlah hal yang mudah. Terbukti, dalam proses pemilu serentak ini banyak penyelenggra pemilu yang meninggal dunia dan jatuh sakit. Hingga saat ini tercatat 90 anggota KPPS yang meninggal dunia. Kemudian 374 lainnya dalam keadaan sakit.
Duka ini tidak hanya dirasakan oleh penyeleggara pemilu. Namun, pihak kepolisian juga merasakan hal yang sama. Tercatat 15 anggota kepolisian yang gugur karena kelelahan menjalankan tanggung jawabnya dalam proses pemilu serentak tahun 2019.
“Keluarga besar PMII turut berbelasungkawa atas duka yang menimpa penyelenggara pemilu khususnya KPPS, dan juga aparat kepolisian yang harus gugur dalam menjalankan tugas kepemiluan ini,” ucap Ketua Umum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang, Senin (22/4/2019).
Selain itu, Agus juga mengimbau kepada semua pihak agar tetap menjaga persatuan. Berbeda pilihan dalam pemilu adalah hal yang biasa. Namun, kata dia, sebagai sesama anak bangsa harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan.
“Dengan menjaga persatuan, berarti kita telah menjaga NKRI ini. Kita tidak boleh terpecah belah atas dasar kepentingan apapun,” imbuhnya.
Karena itu, dia meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang sekiranya ingin memecah belah bangsa.
“Aparat pengak hukum tidak usah ragu-ragu. Jika ada potensi yang mengarah kepada disintegrasi, maka segera ditindak. Kami siap mendukung,” tegasnya.
Dia juga menyinggung terkait adanya wacana people power. Menurutnya, people power sebaiknya tidak dilakukan. Sebab, hal tersebut justru akan memunculkan potensi chaos sesama anak bangsa.
Agus menyaranakan, jika ada hal yang dianggap janggal selama proses pemilu ini, lebih baik menggunakan jalur konstitusional.
“Di NKRI ini setiap persoalan ada mekanisme hukum yang mengaturnya. Jadi lebih baik kita gunakan mekanisme hukum itu. Jangan melakukam hal-hal yang berpotensi membuat situasi bangsa menjadi tidak kondusif,” pungkasnya.
(jn/sh/ns)
Editor: Eriec Dieda
