NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerintah berencana mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan dengan bagi hasil cukai rokok. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait membahas hal itu dan akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
“Sebagian dari 50 persen penerimaan cukai rokok akan digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan,” ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/11/2017).
Puan menyampaikan, bahwa untuk meningkatkan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan, bisa dengan cara efisiensi operasional BPJS Kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi sharing pemda, melalui pajak cukai rokok untuk pelayanan kesehatan, optimalisasi sharing BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja.
“Cukai rokok yang ada di daerah bisa kami lakukan untuk mengatasi defisit BPJS ke depan sehingga peran Pemda saya harap ke depannya dapat aktif, bukan preventif dan promotif saja,” kata Puan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyebutkan bahwa ada opsi lain berupa bentuk suntikan dana tambahan bagi BPJS yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013. Sehingga defisit anggaran BPJS Kesehatan dapat segera teratasi.
“Untuk menutup iuran yang belum sesuai hitungan ini tentu ada upaya yang dilakukan pemerintah agar program tetap berjalan, yakni melalui suntikan dana tambahan sesuai PP 87,” kata Fahmi.
Kendati anggaran BPJS Kesehatan mengalami defisit, sampai saat ini Fachmi belum berniat untuk menaikan jumlah iuran yang harus dibayar masyarakat.
Untuk diketahui, jumlah pemasukan dana jaminan sosial program JKN KIS terus mengalami defisit sejak pertama kali diluncurkan pada 2014 silam. Di tahun 2014 defisit yang terjadi mencapai Rp 3,3 triliun, di tahun 2015 naik menjadi Rp 5,7 triliun, dan di tahun 2016 melonjak sebesar Rp 9,7 triliun.
Pewarta: Ricard Andika
Editor: Ach. Sulaiman
