NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan Uji Coba pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (31/10/2024).
Untuk diketahui, Kabupaten Nunukan, menjadi lokasi uji coba ketiga di Kaltara, setelah Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan.
Kegiatan dilaksanakan di SDN 006 Nunukan, SMPN 003 Nunukan dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Nunukan tersebut dipantau langsung oleh Pjs. Gubernur Kaltara, Togap Simanungsong dan Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid serta unsur Forkopimda Nunukan maupun OPD Pemrov Kaltara.
Dari pantauan, ratusan siswa di 3 Sekolah tersebut nampak senang dan antusias menikmati menu makan yang terdiri dari nasih putih, telur, sop jamur dan susu dan pisang.
Kepada Wartawan, Togap menyatakan bahwa Nunukan dapat menjadi sebuah contoh bagus untuk pola penerapan makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan mulai 02 Januari 2025 mendatang.
“Kalau sebelumnya kita hanya uji coba untuk anak SD, di Nunukan, kita uji cobakan kepada SD, SMP dan SLB,” ujarnya
Togap mengatakan, harga menu yang dihidangkan, Rp 20.000 per porsi. Kendati demikian, pola penyediaan bahan baku, tukang masak, hingga penyajian, masih butuh penyesuaian dan evaluasi.
“Jadi uji coba kita di Nunukan ini, hasilnya akan kita laporkan ke pusat. Kita mencatat masalah harga tidak bisa disamakan karena kondisi geografis Nunukan yang unik. Kita masih rumuskan skemanya, dan kita masih punya waktu dua bulan untuk mempersiapkan program ini,” katanya.
Togap menjelaskan, mengenai program Pemberian Makan Bergizi yang merupakan salah satu inisiatif dari Presiden Prabowo, mungkin bagi sebagian dari kita, tema ini terdengar sepele atau bahkan dipandang dengan apatis.
“Namun, jika kita menelaah lebih dalam, kita akan menyadari betapa besar manfaat yang bisa diberikan oleh program ini,” paparnya.
Menurutnya, pemberian Makan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar memberikan makanan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap peningkatan kecerdasan otak para siswa. Dengan asupan gizi yang baik, kita berharap para pelajar dapat belajar dengan lebih optimal dan menghasilkan generasi yang cerdas dan berkualitas.
Lebih lanjut Togap menegaskan program ini memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Dengan adanya dapur umum, kita akan membuka peluang kerja bagi banyak orang. Selain itu, sektor peternakan dan pertanian juga akan meningkat seiring dengan kebutuhan bahan makanan yang berkualitas
“Program ini akan menghidupkan UMKM. UMKM akan memiliki peran menyediakan bahan baku, entah itu beras, sayuran, buah, telur dan ayam pedagingnya,” kata Togap.
Sementara itu, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, mengatakan, ada sejumlah hal yang butuh perhatian semua pihak.
Kabupaten Nunukan yang merupakan perbatasan RI-Malaysia, memiliki permasalahan dengan pasokan bahan pangan.
“Untuk ketersediaan susu, mungkin kalau daerah perkotaan tidak masalah. Tapi untuk daerah CDOB Kabudaya, mungkin kita dropping dari Kabupaten Malinau, menimbang jarak yang tidak terlalu jauh. Tapi untuk dataran tinggi Krayan, kita akan kirim dengan pesawat, dan itu butuh pembiayaan lebih dan sebagainya,” tuturnya.
Selain ketersediaan stok bahan baku, permasalahan harga yang berbeda di setiap daerah di Nunukan, juga butuh solusi.
Harga Rp 20.000 per porsi, ungkap Laura, mungkin cukup masuk akal untuk wilayah perkotaan yang mudah dijangkau seperti halnya Nunukan dan Pulau Sebatik.
“Namun akan berbeda ceritanya, ketika sudah masuk ke wilayah pedalaman di wilayah 4, seperti Kabudaya, dan dataran tinggi Krayan,” ungkapnya.
Jarak antar desa yang berjauhan dan jumlah murid/pelajar yang tidak sebanyak perkotaan, selalu menjadi persoalan serius.
Untuk itu Laura mengusulkan agar skema pemberian makan gratis di Nunukan 4, menjadi tanggung jawab masing masing sekolah.
Pola tersebut, pernah diterapkan Pemda Nunukan sebelumnya, ketika mengimplementasikan program penanganan stunting.
Saat itu, pihak sekolah bertanggung jawab untuk mengolah hingga menyajikan menu makan gratis. Dan skema tersebut, berjalan lancar.
Terkait harga menu, ada 3 macam harga yang diusulkan Laura. Untuk Nunukan dan Pulau Sebatik, harga tiap porsi sekitar Rp 20.000.
Untuk Kabudaya, sekitar Rp 25.000. Dan untuk wilayah Krayan, Rp 30.000 per porsinya.
‘’Untuk itu, kami Pemda Nunukan butuh formula seperti apa, dan skema bagaimana untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis,’’ katanya lagi.
Yang paling penting, lanjut Laura, apabila Pemerintah Daerah dibebani kelebihan anggaran makan gratis yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 15.000 per porsi, Pemda Nunukan akan sangat kesulitan.
Laura menjelaskan, apabila program makan bergizi gratis telah berjalan, Kabupaten Nunukan harus menyiapkan beberapa dapur umum dengan kemampuan melayani sekitar 3000 pelajar setiap unitnya.
Itu belum termasuk membayar 50 sampai 60 tukang masak yang dipekerjakan di masing masing dapur umum.
Di Kabupaten Nunukan, ada sekitar 37.000 pelajar yang menjadi sasaran, sehingga beban anggaran yang akan ditanggung Pemda Nunukan, sekitar Rp 59 miliar.
Sedangkan saat ini, Pemda Nunukan masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Pemda Nunukan masih harus membangun banyak sekolah di pelosok, dan mengatasi kekurangan guru untuk anak anak perbatasan.
“Mudah mudahan ada solusi dari Pusat. Mungkin dibuatkan kelompok kerjasama dengan pihak ketiga, yang mungkin kita bisa mengatur polanya bersama sama. Karena program ini tidak ada kata tidak, kita siap mensukseskan sepanjang hitung hitungannya masuk,” pungkasnya (ES)
