NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 Tentang Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Unum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Nunukan terhadap Nota Pengantar Bupati Nunukan Terhadap Raperda Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Rabu (29/6)
Adapun isi Jawaban Pemerintah yang dibacakan oleh Bupati Nunukan, H Hanafiah tersebut sebagai berikut:
Kepada Fraksi Partai Hanura dan yang mengucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah untuk itu pemerintah daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib efektif dan transparan. Tahun yang akan datang Pemerintah Daerah akan berupaya mempertahankan kembali opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan terkait Realisasi Pendapatan yang belum maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya Pemerintah Kabupaten Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan yang dimaksud.
Jawaban Untuk Fraksi Demokrat
Terkait saran dan masukan oleh praktik Partai Demokrat untuk bidang ekonomi mikro UMKM dan bidang pendidikan pemerintah daerah kedepannya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi bersama agar semua pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama
“Untuk kebijakan pemerintah pusat terkait dengan tenaga kerja honorer pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus berupaya mencari langkah-langkah dan solusi yang terbaik sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” tutur Hanafiah
Selanjutnya Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap capaian dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan pencapaian ini akan kami usahakan untuk tetap dipertahankan
Untuk tingkat pengangguran terbuka memang terjadi peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021. Hal ini akibat pandemi Covid-19 dimana adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial atau PPKN yang berakibat lesunya dunia usaha dan berdampak meningkatnya pengangguran terbuka.
“Harus kami akui bahwa IPM Kabupaten Nunukan menduduki peringkat 5 hal ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah dan menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi geografis dan demografi sebagai daerah perbatasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap rendahnya IPM di Kabupaten Nunukan meskipun pemerintah daerah juga banyak dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kejar paket AB dan C demikian juga pemberantasan buta aksara,” jelasnya
Selanjutnya Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan saran fraksi gerakan Karya Pembangunan terhadap capaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedepan capaian ini akan kami usahakan untuk dipertahankan. Kerjasama antara pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Nunukan sebagai Mitra dalam pengawasan pelaksanaan APBD ini akan terus terjalin
Sementara Jawaban Untuk Fraksi Persatun Perjuangan Nasional, Pemerintah menjelaskan bahwa sehubungan dengan target pendapatan yang belum tercapai antara lain pendapatan transfer hal tersebut merupakan bagi hasil pajak Provinsi yang belum ditransfer sampai dengan akhir tahun anggaran.
“Namun kekurangan tersebut telah disajikan sebagai piutang bagi hasil dan untuk lain-lain pendapatan yang sah adalah merupakan hibah pemerintah pusat kepada PDAM sehubungan dengan keterlambatan realisasi pembayaran gaji kepala desa penyaluran add pada tahun anggaran 2021 disalurkan pada setiap akhir triwulan berdasarkan realisasi DAU dan DBH,” ungkapnya. (Adv/ES)
