NUSANTARANEWS.CO, Sebatik – Pemerhati perbatasan sekaligus mantan Staff Ahli Panglima TNI, May Jend (Pur) Dedy Hadria menilai sah–sah saja apabila Kerajaan Malaysia berencana membangun Bandar Simpadan (Kota Perbatasan) di Sungai Melayu, Pulau Sebatik. Pasalnya, menurut Dedy, kendati berada di Pulau Sebatik, namun Sungai Melayu adalah bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia.
“Menurut saya, kita tak bisa melarang pihak negara tetangga membangun kawasannya. Itu adalah hak mereka. Karena Sungai Melayu itu wilayah dari kedaulatan mereka,” ungkap Dedy kepada Pewarta, Rabu (11/3/2020)
Sebagaimana diketahui, rencana Kerajaan Malaysia yang mentargetkan Pembangunan Bandar Simpadan di Pulau Sebatik diungkapkan oleh Asisten Menteri Pengembangan Insfratruktur Sabah, Datuk Abdul Muis Pico saat menghadiri acara Cado’ Sipulu yang digelar keluarga besar Masenreng Pullu (Maspul) di Desa Maspul, Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara ) beberapa waktu lalu.
Terkait hal itu, Dedy Hadria menegaskan bahwa yang harus dilakukan Pemerintah RI adalah mengimbangi rencana Malaysia tersebut melalui penguatan pembangunan di Sebatik dan wilayah lain yang berbatasan dengan negara tetangga.
“Suka atau tak suka, kita harus akui bahwa Malaysia telah selangkah di depan kita. Salah satunya adalah dengan menerapkan strategi ketergantungan ekonomi untuk masyarakat Indonesia di perbatasan,” jelasnya.
Menurut Dedy, dengan menerapkan strategi ketergantungan oleh Malaysia tersebut, apabila Pemerintah RI tak sigap dalam menyikapinya, maka selamanya pola ekonomi masyarakat di Perbatasan akan selalu dikendalikan oleh negara lain. Dan jika ekonomi sudah dalam kendali negara lain, Dedy mengingatkan bahwa sangat besar kemungkinan imbas negatifnya adalah menyangkut Pertahanan dan Keamanan.
Namun lagi-lagi Dedy mengingatkan bahwa hal tersebut bukanlah kesalahan Malaysia karena semua negara berhak menerapkan strategi politik apapun sepanjang tak melanggar kedaulatan negara lain. Yang mesti segera dilakukan Pemerintah RI adalah memupus ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan terhadap produk negara lain terutama masyarakat dari 5 Kecamatan di Pulau Sebatik.
“Pertama adalah dengan memperkuat insfraruktur. Karena apabila insfratruktur memadai, maka akan terbuka investasi yang sudah pasti imbas positifnya adalah meningkatnya perekonomian masyarakat Sebati itu sendiri” paparnya.
Selanjutnya, tandas Dedy, Pemerintah RI harus mendorong penguatan konsumsi produk lokal bagi masyarakat Indonesia di Sebatik. Caranya, menurut Dedy, adalah menambahkan pasokan barang kebutuhan masyarakat yang kwalitasnya sama dengan produk malaysia namun harganya harganya harus lebih murah atau minimal setara dengan harga produk Malaysia. Selain itu, Pemerintah juga harus mempermudah fasilitas pelayanan publik dan meningkatkan mutu pelayananya.
“Kita jangan mempertanyakan nasionalisme kepada saudara kita yang tinggal di Sebatik. Karena saya yakin Saudara kita di Sebatik jiwa patriotiknya sudah melebihi kita. Dan satu hal, apabila Pemerintah mampu memberikan segala hal yang dibutuhkan masyarakat di perbatasan, pasti nasionalisme akan tebal dengan sendirinya,” tegas pria yang sejak bepangkat Let Kol sudah akrab dengan wilayah Perbatasan terutama di Sebatik dan Lumbis Ogong tersebut.
Nawacita yang di antaranya adalah membangun dari pinggiran, menurut Dedy adalah konsep yang hebat, sehingga ia sangat menyayangkan apabila hal tersebut lamban atau bahkan sama sekali tak berjalan. Karena Sebatik itu sebagian wilayahnya menjadi teras negara. Dan untuk melihat bagaimana keadaan negara sesungguhnya, hal pertama dilihat adalah bagaimana geliat pembangunan di wilayah perbatasanya.
“Intinya, andai tak bisa melebihi, imbangilah pembangunan yang dilakukan Malaysia di wilayah perbatasannya,” tutupnya.
