NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pekerja BUMN pilih capres yang tidak jual aset negara kepada pihak asing. Waketum Gerindra, Arief Poyuono memastikan pekerja BUMN sudah paham pilihan capres yang benar untuk menjaga BUMN agar tak dijual ke asing.
Selain itu, dia juga mengungkapkan Kementerian dan jajaran direksi BUMN menghormati netralitas di Pemilu 2019.
“Terkait HUT BUMN tidak ditunda tapi dipindah ke Semarang, bukan diadakan di GBK dan hanya untuk Direksi dan HUT BUMN di GBK dengan keluarga besar BUMN diubah jadi tanggal 20. Saya sudah konfirmasi ke ibu Menteri BUMN,” kata Poyuono, Jakarta, Rabu (10/4/2019).
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa BUMN tidak dimasukan dalam ranah politik praktis oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.
“Jadi dengan dipindah atau ditunda HUT BUMN membuktikan kalau Kementerian BUMN dan direksi-direksi BUMN sangat menghormati netralitas di Pemilu 2019,” ujarnya.
Dia menuturkan, sah-sah saja HUT BUMN digelar dengan acara yang sangat besar karena selama ini BUMN sudah dikelola dan dikendalikan dengan benar oleh Rini Soemarno.
“Karena jika HUT BUMN diubah jadi ajang kampanye pendukungan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, maka dari pekerja BUMN pasti akan ada perlawanan dan penolakan besar-besaran,” paparnya.
“Saya saja yang jadi pengurus di Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu tidak pernah menjadikan Pekerja BUMN masuk dalam ranah politik praktis,” tambah Poyuono.
Dia mengaku sangat yakin para pekerja BUMN sudah punya piliha sendiri dalam Pilpres 2019.
Mereka juga, kata dia, sudah paham betul nanti capres yang akan dipilih nantinya. Sebab, lanjut Poyuono, para pekerja BUMN memiliki nasionalisme untuk mempertahankan BUMN tetap jadi aset negara.
“Dan mereka paham Capres mana yang akan mampu mempertahankan BUMN tetap jadi milik rakyat Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Gerindra ini mengatakan pekerja BUMN sudah punya pilihan capres dan partai politik yang bisa mempertahankan BUMN untuk tidak dijual ke asing.
Menurutnya, pekerja BUMN sudah belajar dari Indosat yang dijual ke Singapura dan Lahan Gas Tangguh di Papua yang dijual ke Petrochina serta Blok Natuna yang diserahkan ke asing bukan ke Pertamina.
(eda/ach)
Editor: Eriec Dieda
