NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Organisasi sayap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) wilayah Jawa Timur melaporkan Arif Poyuono ke Polda Jatim, Rabu (2/8/2017). Laporan dilayangkan organisasi sayap PDIP ini setelah pernyataan Arif Poyuono di salah satu media massa yang menyebut ‘wajar jika PDIP disamakan dengan PKI.’
Menurut Ketua DPD Repdem Jatim Abdi Edison, pernyataan Arif Poyuono melukai perasaan keluarga besar PDIP. Betapa tidak, PDI Perjuangan jelas-jelas partai politik yang berasaskan Pancasila. “Pernyataan tersebut tidak ada fakta dan dasarnya,” katanya.
Menurut Abdi Edison, PKI adalah bagian dari masa lalu bangsa dan negara ini. Dalam perjalanannya, PKI juga dinyatakan sebagai partai terlarang sesuai TAP MPR/XXV/1967. “Dan Tap MPR tersebut berlaku sampai sekarang,” jelas Abdi Edison.
Wakil Ketua Bidang Hukum DPD Redpem Jatim, Wakit Nur Rohman menambahkan, pihaknya melaporkan yang bersangkutan dengan dugaan melakukan ujaran kebencian di wilayah publik melalui media massa. “Terkait pasal atau undang-undang yang akan digunakan kami percayakan kepada penyidik sebagai institusi yang berwenang,” katanya.
Aksi pelaporan diikuti beberapa pengurus DPD Repdem Jatim dan sejumlah pengurus DPC Repdem kota antara lain Gresik, Sidoarjo, Probolinggo, Mojokerto, Malang, Lamongan dan Bojonegoro. Selama (2/8) malam, Wakil Ketua Umum Arief Poyuono telah melayangkan surat permintaan maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia. Disiarkan melalui media, Arief meminta maaf.
Pangkal persoalannya ialah kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait penetapan ambang batas calon presiden atau presidential threshold sebesar 20-25 persen yang dinilai sebagai lelucon politik yang membohongi rakyat.
Tak terima, Presiden Joko Widodo langsung memberikan tanggapan tegas pula. Tanggapan susuluan pun mucul ke publik dari partai koalisi pendukung pemerintahan. Salah satu tanggapan yang tanpa tedeng aling-aling dilancarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto.
Kritik balasan Hasto pun tak kalan pedas. Bahkan, Hasto juga mengkritik pihak lain yang terus-menerus mencari kesalahan dari penetapan presidential threshold. Dia tak segan menyebut lawan politik terlalu bernafsu untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini.
“Sebaliknya, dipihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential thereshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential thereshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi,” ujar Hasto dalam siaran persnya, Sabtu, 29 Juli 2017 lalu.
Hasto curhat tentang partainya, yang katanya juga dihabisi di luar parlemen dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, dengan mengaitkan partai berlambang banteng bermoncong itu dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah dilarang penuh di Indonesia itu.
“Jadi salah besar kalau dinilai dan dituduh bahwa PDIP sama dengan PKI karena sangat tegas dan kokoh PDIP di bawah Pancasila. Yang membuat tuduhan tak benar itu bagaikan Sengkuni dalam dunia pewayangan. Dan kita tahu siapa Sengkuni itu karena baru saja diruat di Yogyakarta,” curhat Hasto.
Ternyata, kritik balasan Hasto lengkap dengan curhatannya tidak menjadi akhir acara balas-balasan kritik. Tak lama dari pemberitaan ujara-ujaran dan curhat Hasto tersiar di media, Waketum Gerindra Arief Poyuono pun menghantarkan balasan kritik melalui pesan tertulis berantainya yang dipublikasikan di salah satu media online nasional.
Pewarta: Yudhie
Editor: Romandhon
