NUSANTARANEWS.CO – Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar Farid Mas’udi menegaskan para petinggi negara harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat, termasuk para penegak hukum. Dalam penegakan hukum Pemilu, Pancasila dan UU adalah pegangan utama.
Menerapkan nilai-nilai Pancasila memang wajib dipraktekkan oleh para petinggi negara, bukan hanya sekadar menghimbau masyarakat untuk menerapkannya. Sebab, para pejabat negaralah yang semestinya menerapkan nilai-nilai Pancasila, sekurang-kurangnya dimulai dari dirinya. Sebagai falsafah negara, Pancasila harus dijadikan landasan utama bagi para pejabat dalam bertindak dan berucap.
Menurut Masdar Farid Mas’udi, pemimpin yang baik adalah mereka yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan berpegang pada UU dalam memimpin rakyat. Selain itu, pemimpin yang baik juga, kata dia siap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
(Baca juga: Membangun Orde Pancasila).
Lebih lanjut, Masdar Farid Mas’udi juga menuturkan bahwa sila pertama dari Pancasila merupakan kunci atau pintu awal untuk masuk keempat sila berikutnya. Sebaliknya, jika hanya sila pertama yang dijalankan para pemimpin, maka tidak akan tercipta sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dalam aspek sosial, seorang calon pemimpin melalui suap money politik menjadi penyakit di lingkungan kita,” ujar Farid di Gedung PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016).
Masdar Farid Mas’udi hadir sebagai narasumber dalam acara seminar publik bertajuk ‘Penegakan Hukum Pemilu’ di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya No 164, Jakarta Pusat pada Jumat (27/5/2016). Selain menyinggung soal Pancasila dan UUD, ia juga memaparkan tentang tugas seorang pemimpin yang harus mempunyai kesadaran untuk memimpin. Ia mengingatkan, seorang pemimpin jangan sampai malah terlibat dalam tindakan curang seperti melakukan politik uang saat Pemilu.
Menurutnya, banyak fenomena para calon pemimpin yang malah justru tidak tahu bagaimana caranya memimpin dengan baik serta berkomitmen menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, termasuk soal menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan tempat mereka memimpin.
Seperti diketahui, sejak beberapa tahun terakhir, MPR RI sibuk mensosialisasikan 4 Pilar; Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Tapi, dalam perjalanannya sosialisasi tersebut malah cenderung bersifat himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk menerapkan 4 Pilar itu, utamanya nilai-nilai Pancasila. Seharusnya, para petinggi negaralah yang mestinya menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga segala macam perilaku dan ucapan berjalan sesuai dengan nilai-nilai mulia tersebut. (LN)
