NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat Sektor Media Informatika & Grafika Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DPP MIG SBSI Jacob Ereste mengungkapkan bahwa tulisan beraksara dan berbahasa asing di patung Taman Monas tidak sepatutnya ditempelkan ke pusted tempat berdirinya patung RA. Kartini yang berada di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Alsannya, menurut Jacob, sensitifitas warga bangsa Indonesia yang beragam soal bisa meletup akibat kurang pekanya pemerintah.
“Sejujurnya saya khawatir keresahan serupa masyakat Jawa Timur yang keberatan pada bangunan patung raksasa itu ikut jadi penyulut warga DKI Jakarta dan sekitarnya, karena seakan menandai kekuasaan asing terhadap pemerintah yang semakin tidak berdaya akibat kekuatan ekonomi bangsa asing pada bangsa Indonesia pada umumnya,” terang Jacob melalui pesan singkatnya, Selasa (15/8/2017).
Jacob menjelaskan, dimanapun keberadaannya, patung tersebut merupakan monumen sejarah dari sosok yang digambarkan oleh patung tersebut. Maka itu relevansi dari tulisan berbahasa dan beraksara asing bisa menimbulkan interpretasi negatif.
“Jika benar sosok patung itu adalah RA. Kartini, pertanyaan warga masyarakat adakah hubungan sejarahnya dengan semangat yang hendak dijesankan pada masyarakat umum tentang aksara dan bahasa yang diterakan pada pustek yang menjadi bagian dari monumen sejarah itu,” kata Jacob.
Oleh karena itu, lanjutnya, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan yang bisa semakin menjurus pada sikap dan tindakan yang tidak baik, pemerintah DKI Jakarta hendaknya segera menghapus aksara dan bahasa asing yang ditumpangkan itu.
“Kalaupun aksara dan bahasa asing itu terkait dengan bohir yang mendanainya, toh bisa dibuat tidak perlu menyolok seperti itu. Karena rasa pirasa tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang sejati, tidak pernah pongah atau berpenampilan norak seperti itu,” ungkapnya.
Jacob menambahkan, kekhawatiran berbagai pihak yang segera bisa dipahami juga melalui media sosial, adalah ekspresi otentik yang patut jadi pertimbangan pihak terkait. Tujuannya, agar masyarakat dapat lebih bijak mengantisipasi hal-hal sensitif yang tidak pernah diharapkan menjadi penyulut kerusuhan yang bisa merugikan semua pihak.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
