NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sikap yang di tunjukan oleh PAN (Partai Amanat Nasional) dalam mensikapi Perppu Ormas dalam sidang paripurna dianggap telah membelot dari koalisi pemerintah. Pasalnya, PAN secara terang-terangan menolak Perppu Ormas disahkan sebagai undang-undang dalam sidang paripurna.
Sekjen Partai Persatuan pembangunan (PPP) Arsul sani menyatakan sikap PAN yang menolak Perppu ormas hanya dapat dievaluasi oleh presiden Jokowi. “Kita serahkan ke Pak Jokowi kalau itu, karena satu-satunya orang yang berhak memgevaluasi hanya Pak Jokowi,” ujar Arsul, Rabu (25/10/2017).
“Kalau anggota partai koalisi kan tidak punya hak untuk mengevaluasi anggota partai koalisi lainya,” tandasnya
Sikap ketidak setiaan PAN pada koalisi pemerintah, dinilai dapat mengganggu kesolidan partai koalisi pemerintah. Terlebih lanjut dia, dalam menghadapi Pilpres 2019.
“Itu juga lagi-lagi harus ditanyakan kepada Pak Jokowi, kalau bagi kami yang penting sepanjang kita sepakat untuk berkoalisi etika koalisinya harus kita pegang,” sindir politisi PPP itu.
“Artinya kalo PPP sudah tidak bisa lagi, katakanlah bersama-sama kalau kami harus tegas, kami keluar dari koalisi,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengingatkan tentang tradisi politik yang harus dipegang dalam koalisi adalah komitmen dan tetap menjaga.
“Menurut saya itu yang harus dipegang. Bahwa anggota koalisi tidak bisa bersama-sama lagi dengan anggota koalisi manapun akhirnya juga bersikap,” pungkasnya
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
