NUSANTARANEWS.CO, Bulungan – Limbah hasil produksi penambangan emas di Kecamatan Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) dikeluhkan oleh para nealayan terutama para petambak udang. Pasalnya limbah tersebut mengalir ke sungai di kawasan tambak.
Seorang pemilik tambak yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sebelum adanya penambangan, dalam sekali panen, tambaknya mampu menghasilkan 4-5 kwintal udang. Namun saat ini budidayanya menurun drastis.
“Dulu sekali panen mampu menghasilkan 4 hingga 5 pikul, tapi sekarang kadang malah modal saja tidak kembali,” tuturnya, Selasa (28/9)
Ia mengungkapkan, sudah sering kali berupaya menghubungi pihak penambang terutama dari PT. Banyu Telaga Mas (BTM) untuk koordinasi terkait limbah dari pengolahan emas tersebut namun tak pernah mendapat respon.
“Sudah sering kali saya berusaha untuk menghubungi pihak PT BTM tapi tidak pernah ditanggapi. Mungkin inilah nasib rakyat kecil,” ujarnya.
Diketahui, sebagian bahan emas dari hasil penambangan diolah di area tambang melalui metode perendaman di bak.
Setelah bahan emas/material dimasukan dalam bak selanjutnya dilakukan pengendapan dengan sarana sirkulasi air
Selama proses pengendapan, matrrial/bahan emas dicampur dengan sianida, dan karbon. Setelah emas berpisah dengan material, sisa limbah sebagian mengalir ke sungai di kawasan tambak sehingga luapan air sungai yang telah bercampur zat kimia sisa pengolahan bahan emas tersebut kadang masuk kedalam tambak.
Sisa pengolahan emas yang didalam bak juga nampak dibiarkan begitu saja sehingga menajadi kolam. Dari pantauan, ditemukan puluhan kolam sisa limbah di area pengolahan emas ilegal tersebut.
Sementara itu aktivis sosial dan lingkungan, Fajar Mentari selain memprihatinkan kondisi tambak akibat limbah, justru menyoroti keberadan aktivitas penambangan ilegal di tempat itu. Pasalnya, kegiatan tersebut nampak seperti dibiarkan oleh para pejabat dan pihak yang seharusnya berkompetensi menegakan hukum.
“Bukankah ditempar tersebut sudah ada plang larangan dari Diskrimsus Polda Kaltara, lantas kemana pihak aparat? Bukankah seharusnya larangan tersebut harus dikawal? Saya tahu saat ini ada ribuan penambang ilegal di Sekatak. Maka mustahil jika keberadaan mereka luput dari pantauan apparat,” tandas Fajar.
Fajar mengungkapkan bahwa saat ini ada 8 lokasi penambangan emas yang dilakukan secara ilegal diwilayah penambangan tersebut. Kedelapan area tersebut adalah: Nipah-Nipah, Grean Max, BRI, Lounder, Tower, Kali Mondou, Baru Lama, dan Lambagas.
Pria yang akrab dipanggil FM tersebut menegaskan bahwa penambangan ilegal (Peti) telah dilarang oleh Pemerintah dalam rumusan pasal 158 Jo dan atau Pasal 161 Pasal 135 ayat 3 huruf C dan huruf G Pasal 104, Pasal 105 Undang Undang RI No 3 Tahun 2020 tentang perubaham UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Pelaku penambangan tanpa izin dapat dikenakan sangsi berupa pidana selama Lima (5) Tahun dan Denda sebanyak Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah).
Lebih lanjut Fajar Mentari juga mempertanyakan peran PT. BTM di area penambangan tersebut. Pasalnya, area penambangan ilegal tersebut sebagian besar berada di kasasan wilayah operasi PT. BTM.
Untuk itu Fajar Mentari mengaskan akan menindak lanjuti hal persoalan tersebut ke pihak – pihak terkait. Ia juga Memastikan bahwa keberadaan tambang emas ilegal di Sekatak akan sampai kepada Presiden.
“Kami pasti akan menindaklanjuti hal ini dan Insha Allah persoalan ini akan sampai kepada Presiden,” pungkasnya. (ES)
