NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat politik dari Indonesia Development Monitoring, Bin Firman Tresnadi mengatakan adalah kesalahan cara pandang selama ini dalam melihat persoalan Papua. Cara pandang keliru itu, kata dia, membuat masyarakat tidak pernah jernih dan adil dalam melihat Bumi Cendrawasih.
“Cara pandang itu sudah bercokol lama di alam berpikir kita, dari sejak Orba hingga sekarang. Dan menjangkiti hampir kita semua, dari pengambil kebijakan, aparat keamanan, politisi, media massa, intelektual dan tak sedikit masyarakat kita,” ujar Firman, Minggu (1/9).
Dia mengungkapkan, kekeliruan tersebut berupa sebuah cara pandang berbanga yang sekadar berbicara keutuhan NKRI dari perspektif keutuhan wilayah teritorial semata tetapi mengabaikan nasib dan kehidupan manusia di atasnya.
“Hari ini, Papua terbelit banyak persoalan. Dari soal politik, ekonomi, hingga sosial-budaya. Wujudnya pun sangat nyata; kemiskinan, gizi buruk, diskriminasi atau perlakuan tidak adil, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan banyak lagi,” jelasnya.
Firman menegaskan, para pendiri bangsa menjahit dasar-dasar kebangsaan yang dirajut pertama kali adalah manusianya lewat penyatuan nasib, kehendak untuk bersatu dan penyamaan cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.
“Nasionalisme Indonesia sejak pembenihannya memperjuangkan manusia yang merdeka, setara dan berkeadilan sosial,” terang dia.
Menurutnya, di situlah hampir semua persoalan Papua berpangkal. “Karena cara pandang nasionalisme teritorial itu, tanah Papua kita pertahankan mati-matian, tetapi mengabaikan nasib dan kehidupan manusia di atasnya,” jelas Firman.
Dia melanjutkan, negara telah abai membangun manusia Papua. Lihat saja, kata dia, hampir setengah abad Papua menjadi bagian Indonesia, tetap saja Papua tertatih-tatih di belakang dibanding provinsi-provinsi lain dalam soal pembangunan manusia.
Diungkapkan Firman, Sepanjang 2010 sampai 2017, Papua menjadi Provinsi penyandang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah se-Indonesia. Tahun 2017, skornya masih di angka 59,09, sedangkan nasional di angka 70,81.
“Rendahnya skor IPM ini menyingkap fakta bahwa pengembangan pendidikan, layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi di Papua berjalan sangat lambat,” tuturnya. (eda/ed)
Editor: Eriec Dieda
