NUSANTARANEWS.CO – Setelah penahanan Ketua DPR, Setya Novanto dilakukan oleh KPK tadi malam, timbul pertanyaan publik mengenai kelanjutan nasibnya di parlemen. Majelis Kehormatan Dewan (MKD) pun segera bereaksi, di kabarkan hari ini (20/11) atau paling lambat Rabu (22/11) akan memanggil para pimpinan fraksi.
“Sesuai pasal 42 tata tertib, bahwa pergantian pimpinan dewan bisa dilakukan oleh fraksinya atas rekomendasi dari mahkamah dewan,” kata Wakil Ketua MKD, Syafrudin Suding kepada awak media di Gedung DPR RI, Senin (20/11).
Ketika ditanya tentang berapa banyak fraksi lain selain Golkar yang mempertahankan Setnov, Syafrudin hanya menjawab singkat. “Saya kira tidak etis kalau saya sampaikan di sini.”
Seperti diketahui, Setya Novanto akhirnya resmi ditahan di rumah tahanan KPK pada Senin dini hari tadi. Dia ditahan setelah disangka melakukan tindakan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Dalam kasus itu, dia dituduh ikut merugikan negara senilai Rp 2,3 triliun.
Di tempat terpisah, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, perlu segera dilakukan pergantian Ketua DPR guna menyikapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
“Harus, diganti ,” kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
Yandri juga meminta fraksi partai berlambang pohon beringin itu agar bersikap objektif dan menyadari bahwa Setnov tidak bisa lagi melanjutkan tugasnya sebagai Ketua DPR.
“Pergantian Ketua DPR ini penting demi menjaga citra dan perputaran roda organisasi agar tidak tersandera dengan kondisi Setnov,” tambahnya.
Seirama dengan Fraksi PAN, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah juga medukung pergantian Ketua DPR dari tangan Setnov. Menurut Fauziyah, langkah KPK menahan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dapat mencoreng citra DPR.
“Tentu ini tidak menggembirakan bagi DPR, karena mau bagaimana pun ini bisa mempengaruhi citra DPR,” katanya.
Fauziyah berharap, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat segera mengeluarkan keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setnov.
Irama terdengar semakin keras setelah Fraksi NasDem pun meminta Setya Novanto untuk menanggalkan jabatannya dari Ketua DPR. NasDem menyarankan agar Novanto fokus pada kasus hukum yang menjeratnya, kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate.
“Untuk kepentingan DPR RI dan agar SN dapat lebih fokus pada masalah hukum pribadinya, maka semakin cepat SN mengundurkan diri semakin baik bagi SN dan bagi DPR RI,” ujar Wakil Ketua F-NasDem Johnny G Plate saat dimintai konfirmasi, Senin (20/11/2017).
Johnny berharap penegakan hukum dapat berjalan seadil mungkin untuk Novanto. Ia tak mau kasus Novanto dikaitkan dengan politik. (Aya)
