Connect with us

Ekonomi

7 Kebijakan Kementerian ESDM yang Diduga Menjual Kekayaan Negara dan Aset BUMN

Published

on

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Foto: Ilustrasi/Istimewa

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) tengah menjadi sorotan tajam menyusul sejumlah kebijakannya, terutama selama tampuk kepemimpinan dipegang Ignasius Jonan. Eks Menteri Perhubungan ini bahkan dinilai minim prestasi selama memimpin Kementerian ESDM setelah sebelumnya gonta-ganti menteri.

Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng membongkar sejumlah kebijakan dan langkah Kementerian ESDM yang dinilainya hanya untuk kepentingan memburu harta kekayaan belaka.

“Menjual kekayaan negara, menjual aset BUMN untuk memperkaya taipan dan asing,” kata dia seperti dikutip keterangan tertulis, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Baca juga: Kasus Setnov Tutup Isu-Isu Strategis Nasional

Adapun salah satu kebijakan dan langkah Kementerian ESDM yang diduga hanya untuk kepentingan memburu kekayaan tersebut seperti mengobral ladang minyak kepada asing. “Sekitar 85 persen kontrak migas akan berakhir dan dapat diperpanjang semuanya pada tahun terakhir 5 tahun pemerintahan Jokowi,” ungkapnya. Ini poin pertama.

Kemudian, melakukan super holding BUMN energi yakni PLN, Pertamina dan PGN sebagai alat untuk mobilisasi utang BUMN. “Utang merupakan sumber pembiayaan mega proyek. Mega proyek adalah bancakan oligarki penguasa untuk memperkaya diri,” sebut Salamuddin. Ini menjadi poin kedua.

Ketiga, melakukan IPO BUMN energi, menjadikan BUMN energi yakni PLN, PGN dan Pertamina sebagai perusahaan terbuka. Menurut dia, ini adalah langkah privatisasi BUMN energi. BUMN Energi untuk menjadi ajang rebutan oligarki penguasa.

Keempat, melakukan privatisasi penuh terhadap BUMN pertambangan seperti PT Antam, PT.Timah, PT. Bukit asam untuk diserahkan kepada taipan dan asing.

Kelima, memuluskan jalannya penjualan saham Newmont kepada taipan dan asing. Seharusnya saham Newmont jatuh ke tangan negara atau BUMN sebagaimana Kontrak Karya (KK), UU Penanaman Modal dan UU Minerba. Faktanya, saham Newmont telah jatuh sepenuhnya ke tangan Taipan.

Baca Juga:  Divestasi Freeport Dinilai Ada Potensi Tindak Pidana Korporasi

Keenam, melakukan rekayasa licin dan bulus dalam dalam negosiasi Freeport sehingga menguntungkan swasta dan asing. Rekayasa mencakup perubahan KK menjadi IUPK, perpanjangan jangka waktu ekspor Freport, perpanjangan kontrak tambang Freeport, pengabaian batas waktu pembangunan smelter Freeport, keringanan pajak Freeport, dan manipulasi divestasi saham 51% Freeport.

Ketujuh, memperlemah BUMN energi dengan berbagai cara. Intinya BUMN harus lemah, sehingga mudah dijadikan bancakan oleh taipan dan asing. Selanjutnya, lini bisnis BUMN akan diambil alih oleh taipan dan asing.

“Langkah langkah di atas berkaitan dengan setoran berbagai pihak yang diuntungkan kepada oligarki penguasa. Karena penguasa sedang butuh setoran banyak. Itulah mengapa sekarang BUMN pertambangan dan energi sekarat, tapi penguasa kaya raya, mau pesta tiap hari juga bisa,” tukasnya. (red)

Editor: Eriec Dieda

Loading...
Advertisement

Terbaru

Advertisement

Terpopuler