NUSANTARANEWS.CO – Dewasa ini, perang modern lebih banyak dilakukan dalam bentuk non militer atau populer dengan sebutan perang asimetris. Pada dasarnya, taktik dan strategi perang asimetris sama dengan perang militer, bedanya tidak menggunakan peluru, atau persenjataan.
Seperti kita ketahui bersama bahwa ada kekuatan luar yang mencoba melemahkan integritas bangsa Indonesia melalui perang non militer. Skema yang dijalankan adalah Pertama, serangan udara berupa bom-bom isu demokrasi, korupsi, hak azasi manusia, lingkungan, profesionalisme, sara, dan sebagainya, dengan sasaran menghancurkan sistem ipoleksosbudmil. Kedua, serangan darat pasukan elit “komprador” yang terdiri dari aktifis, intelektual dan politisi – baik sipil maupun militer – untuk memformat ulang sistem ipoleksosbudmil Indonesia dengan sistem baru yang di set up sesuai dengan kepentingan pembuat agenda. Sebagai target utama operasi Non Militer adalah amandeman UUD 1945, menghancurkan konstitusi negara. Dengan demikian Pancasila menjadi tidak bertulang dan berotot lagi. Sehingga Indonesia kini menjadi negara yang sangat compatible bagi akses dan koneksitas sistem ekonomi pasar bebas.
Masih ingat peristiwa Mei 1998, bagaimana bom-bom isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ditebar dengan massif untuk menggiring opini publik bahwa telah terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di pemerintahan Presiden Suharto. Demikian pula dengan isu pelanggaran HAM dalam peristiwa pemberontakan G30S/PKI 1965 yang terus dihembuskan hingga hari ini. Dimana secara sistematis, bangsa Indonesia selama puluhan tahun terus dicekoki oleh isu pelanggaran tersebut. Padahal, siapa yang memulai dan dan siapa yang melanggar duluan tidak pernah dijelaskan. Ada pemutar balikkan fakta sejarah. Sehingga generasi 1980-an terputus dengan kebenaran sejarah, mereka menjadi korban cuci otak propaganda kekuatan yang tidak bertanggung jawab.
Pengkebirian peran TNI adalah salah satu contoh kesuksesan dari perang asimetris yang dikobarkan di tanah air. Bila TNI lemah, maka tinggal menunggu waktu saja kapan “Balkanisasi Nusantara” terjadi sebagaimana yang telah dicanangkan oleh RAND Corporation. Kalau peran TNI diambil alih oleh POLRI semua, ya bubarkan saja TNI. Terorisme, separatisme, menjaga perbatasan negara serta obyek-obyek vital yang menyangkut hayat hidup rakyat banyak adalah tugas TNI, bukan POLRI. Bayangkan, betapa mirisnya kita bila membaca Headline media pemberitaan di tanah air beberapa waktu lalu yang ramai-ramai memberitakan bahwa ada beberapa obyek vital negara yang menyangkut kepentingan hayat hidup orang banyak dikuasai oleh preman.
Kembali ke soal perang asimetris, bahwa hal yang perlu diwaspadai dalam perang asimetris adalah para komprador, karena perang asimetris tidak akan berjalan tanpa peran komprador. Disinilah terjadi proxy war, dimana penyebaran isu dimainkan oleh individu, atau lembaga sebagai aktor pengganti. Proxy war adalah sebuah bentuk perang yang memainkan pola kontra intelijen. Dan lucunya, diantara para komprador itu dilapangan terkadang tidak saling mengenal.
Nah, finishingnya baru dilakukan oleh para elit komprador yang berada pada tataran kebijakan. Dengan kata lain mereka adalah pengkhianat bangsa yang bisa saja sebagai staf ahli, atau bahkan justru sebagai pejabatnya sendiri. Bung Karno menyebut mereka sebagai komprador, orang atau kelompok yang memang berniat menghancurkan bangsa dan negaranya sendiri dengan berbagai alasan dan pembenaran.(Agus Setiawan)
