NUSANTARANEWS.CO – Kasus kewarganegaraan ganda Arcandar Tahar adalah bukti nyata ketidakberesan semua menteri dan pejabat di Istana dalam mengurus administrasi negara. Sehingga, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM, Prof Dr Miftah Toha mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Kepala BIN.
Menurut Toha, mereka harus disanksi bahkan dicopot sebagai wujud pertanggungjawabannya tidak benar mengelola administrasi negara. Tidak bisa administrasi dibiarkan begitu. Ada kesalahan, menterinya dicopot, lalu orang yang memberikan informasi kepada presiden dibiarkan, kata Toha.
“Jadi tindakan yang diambil presiden tidak menteri, semua staf yang berkaitan dengan administrasi negara harus bertanggung jawab, termasuk di antaranya menteri sekretaris negara, sekretaris kabinet, kepala BIN dan sebagainya. Ya harus dicopot,” kata Toha seperti dikutip BBC, Rabu (17/8/2016).
Prof Toha mempertanyakan kinerja para menteri dan pejabat Istana karena dilihat dari segi administrasi negara, mereka telah lalai dan ceroboh.
“Di dekat presiden ada namanya sekretariat kabinet, sekretaris negara, dan kepala staf kepresidenan. Apa kerja mereka, ceroboh seperti itu? Jadi, sebelum Arcandra diinginkan sebagai menteri, mestinya informasi lengkap tentang pak Arcandra datang ke presiden. Ini semua karena penataan administrasi negara tidak correct, tidak bagus, sehingga terjadi kecolongan seperti ini,” papar Toha. (eriec dieda)
