NUSANTARANEWS.CO – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedang melakukan pembahasan paket kebijakan hukum. Rencana tersebut mendapatkan respon positif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly.
Menurut Yasonna paket kebijakan harus hukum dikeluarkan supaya 13 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan di awal dapat berjalan efektif. Sebaliknya jika pemerintah tidak mengeluarkan paket kebijakan hukum, maka 13 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri tidak akan berfungsi.
“Kan sudah ada 13 kebijakan paket ekonomi dan harus diikuti paket kebijakan reformasi hukum, jadi dua-duanya berbarengan,” tuturnya di Jakarta, Jumat, (14/10).
“Lihat saja negara-negara di dunia ini, kalau penegakan hukum tidak berbarengan dengan ekonomi akan mandek. Kenapa Singapura maju, kenapa Malaysia maju, kenapa Korea Selatan maju. Karena hukumnya benar dan sehingga pembangunan ekonominya jalan,” jelasnya.
Paket kebijakan hukum Jokowi ini sudah sampai pada tahap finalisasi. Yasonna menyebutkan, reformasi jangka pendek yang akan difinalisasi berkaitan dengan penyelundupan, kapasitas lapas yang berlebihan, dan deregulasi sejumlah aturan.
Sementara itu, reformasi dalam jangka panjang menargetkan munculnya budaya hukum baru yang mencakup efektivitas pendidikan hukum.(Restu)