Berita UtamaLintas NusaTerbaru

Memprihatinkan, Perhatian Pemerintah Untuk Madrasah Di Banyuwangi Minim

Memprihatinkan, perhatian pemerintah untuk madrasah di Banyuwangi minim.
Memprihatinkan, perhatian pemerintah untuk madrasah di Banyuwangi minim/Foto: Anggota DPRD Jatim Ahmad Hadinudin.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Memprihatinkan, perhatian pemerintah untuk madrasah di Banyuwangi minim. Kesamaan pendidikan antara swasta dan negeri khususnya dikalangan madrasah di kabupaten Banyuwangi tak merata. Padahal keberadaan sekolah madrasah sangat diperlukan sekali di daerah tersebut.

Anggota DPRD Jatim Ahmad Hadinudin mengatakan kondisi fasilitas dan prasarana di madrasah dikabupaten Banyuwangi sangat tidak memadai. “Banyuwangi itu merupakan kawasan untuk investasi khususnya di sektor pariwisata dan lainnya. Tentunya harus ada keseimbangan dari pembentukan SDM di daerah tersebut.  Jika tidak memadai, tentunya hal ini berbahaya. Bisa jadi lapangan pekerjaannya nanti dikuasai orang di luar Banyuwangi,” jelasnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (6/6).

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa pihaknya mengetuk pemkab Banyuwangi untuk memperhatikan generasi muda yang sekolah di luar sekolah negeri.”Ini sudah berapa tahun berjalan sejak bupati Anas hingga pergantian bupati yang saat ini dijabat istri Anas, tak pernah sama sekali menyentuh keberadaan madrasah,” jelasnya.

Baca Juga:  Abu Hasan Siap Maju sebagai Calon Bupati Sumenep: Perjuangan dan Pengabdian untuk Kemajuan Daerah

Ahmad Hadinudin mengatakan jika ingin membangun kabupaten Banyuwangi, tentunya harus juga membangun masyarakat, terlebih ledakan pertumbuhan generasi muda di wilayah tersebut sangat tinggi. “Ini sangat penting harus diperhatikan oleh kepala daerah di Banyuwangi,” jelasnya.

Untuk membangun kabupaten Banyuwangi, kata Hadinudin, pihaknya memberikan estimasi perlu disiapkan anggaran Rp 25 Miliar per tahun dianggarkan oleh pemda Banyuwangi untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana madrasah di wilayah tersebut akan tercukupi.

Untuk pembiayaan madrasah, kata Hadinudin, digunakan dana hibah di mana untuk memikirkan persyaratannya harus pemerintah bukan lembaga. “Untuk memikirkan operasionalnya saja, lembaga itu sudah kalang kabut,” jelasnya. (setya)

Related Posts

No Content Available