NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Wilayah perbatasan yang merupakan teras dari sebuah negara tentu secara otomatis menuntut perbaikan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing dengan negara tetangga. Dan tak bisa dipungkiri, kemudahan masyarakat dalam mendapatkan akses transportasi juga menjadi hal yang sangat penting agar ketergantungan masyarakat terhadap negara tetangga dapat dipangkas. Karenanya, memaksimalkan infrastruktur seperti Jalan Nawacita memang patut menjadi prioritas.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Nunukan, Kalimantam Utara. Kabupaten yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak-Malaysia tersebut terus bergeliat dalam pembangunan di berbagai sektor agar kesejahteraan masyarakat sebagai penduduk yang bermukim di wilayah depan NKRI benar-benar terwujud.
Salah satu pembangunan insfratruktur oleh pemerintah yang sangat dirasakan dampak baiknya oleh masyarakat di Nunukan adalah perbaikan jalan Trans Kalimantan Utara. Sebagai contoh, 3 hingga 4 tahun lalu jalan dari Sei Ular, Nunukan ke Malinau ini rusak parah sehingga dibutuhkan waktu sekitar 7-9 jam perjalanan. Namun kini dengan kondisi jalan yang sudah beraspal, masyarakat justru memilih jalan ini dalam akses transportasinya karena selain dapat ditempuh hanya dalam waktu 3-4 jam, mereka juga sambil menikmati indahnya panorama alam Kalimantan Utara.
Lumbis, seorang aktivis perbatasan usai crosscek di lapangan mengapresiasi pemerintah yang telah mempermudah dan mempernyaman aktivisat masyarakat melalui pembangunan insfratruktur yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai Jalan Nawacita.
“Jalan Poros Trans Kalimantan menuju perbatasan ke arah pantai timur sekarang sudah beraspal dan sudah sampai ke wilayah Malaysia, ini harus diapresiasi,” ujarnya kepada redaksi, Kamis (2/8).
Namun Lumbis juga menyoroti belum maksimalnya akses transportasi di wilayah Lumbis Ogong yang juga menjadi berbatasan langsung dengan Sabah. Sebagai contoh, Lumbis mengunngkapkan bahwa Jalan paralel Mansalong-Tau Lumbis yang dikerjakan oleh TNI (Zipur) memang sudah tembus di Tau Lumbis hingga saat ini masih belum dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi.
Saat ini, lanjut Lumbis, masyarakat di wilayah tersebut hanya dapat menggunakan jalur sungai sebagai satu-satunya akses yang dapat dilalui oleh warga dengan konsekuensi biaya transportasi yang samat mahal karena mampu mencapai 8-10 juta rupiah, juga waktu yang ditempuh oleh masyarakat Lumbis Ogong untuk menuju Kota terdekat (Mansalong) mencapai 6-7 Jam.
“Saat ini masyarakat hanya mengandalkan sungai sebagai nadi utama perekonomian mereka jika akan ke Mansalong atau ke Malaysia. Tapi secara jarak, mereka lebih dekat menuju Malaysia dengan waktu hanya sekitar 1-2 jam,” paparnya.
Dengan kondisi seperti itu, Lumbis memaklumi apabila sampai saat ini masyarakat di wilayah tersebut cenderung lebih suka mendapatkan keperluan hidup dan pelayanan publik ke Malaysia.
“Dengan mempertimbangkan waktu jarak tempuh dan biaya, tentu pergi ke Malaysia menjadi alternatif utama saat ini bagi masyarakat di sana,” imbuhnya.
Tapi menurut Lumbis, sebenarnya dengan kondisi alam yang indah, wilayah tersebut apabila dikelola dengan baik, tentu akan mampu menjadi destinasi wisata favorit karena jarak tempuhnya dapat dicapai dari dia negara yakni Indonesia dan Malaysia.
Sebagai contoh, kuatnya arus sungai di wilayah Lumbis Ogong dapat dijadikan sarana rekreasi berbasis olah raga berupa arum jeram. Apalagi di Labang,wilayah Lumbis Ogong ke depan alan dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), ini akan semakin menjadikan kawasan tersebut menjadi pintu dari dan ke Indonesia.
Senada dengan Lumbis, Ketua Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat Kabupaten Nunukan, Taufiq Johan mengatakan bahwa saat ini Lumbis Ogong adalah salah satu wilayah Perbatasan yang memilukan di Indonesia. Kemudahan akses transportasi tak pernah dinikmati oleh masyarakat di wilayah itu sebagaimana yang dinikmati masyarakat Indonesia lainya.
“Masyarakat disana jika ingin berobat saja, dari Labang ke Mansalong harus ditempuh dengan waktu hingga 7 jam. Bisa dibayangkan nggak seandainya orang yang sakit tersebut dalam keadaan kritis?,” ujarnya.
Taufiq menandaskan bahwa permasalahan di Lumbis Ogong bukan juga bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata. Kurangnya perhatian pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi juga menjadi pemicu dari kecamatan yang sebagian wilayahnya masuk OBP (outstanding boundary problem) tersebut terkesan lamban dalam pembanunan.
“Presiden Jokowi sih saya yakin sudah tanggap. Tergantung bagaimana pemerintah daerah menyikapinya. Contohnya gini aja, di Lumbis Ogong ada wilayah yang namanya Giram Luyu dan itu sangat berpotensi menjadi destinasi wisata Arung Jeram berskala internasional, pemerintah daerah tanggap nggak menangkap potensi tersebut? Selama ini yang saya lihat justru para aktivis yang berteriak sementara pemerintah daerah terkesan abai,” katanya.
Menurut Taufiq, saat ini ketika presiden sudah mencanangkan Nawacita sebagai konsep pembangunan, maka semua pihak harus memaksimalkannya melalui Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayah Perbatasan.
“Ketika jalan Trasn Kalimantan di Nunukan sudah mulus seperti sekarang namun kita acuh terhadap Lumbis Ogong, maka jangan menyesal jika itu malah menjadi bumerang karena nantinya akan ada pihak-pihak asing yang mengelola wilayah tersebut menjadi area wisata dan kita hanya menjadi penonton,” pungkasnya.
Pewarta: Eddy Santry
Editor: M Yahya Suprabana & Eriec Dieda
