NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pakar filsafat politik Rocky Gerung menjelaskan bahwa melalui etika publik, politik dihidupkan sebagai ‘konfrontasi etik’ dan bukan sebagai ‘konfirmasi statistik’.
Rocky secara tegas mengungkapkan bahwa opini publik mengaktifkan demokrasi. Tetapi ia tidak menonaktifkan politik.
Opini publik lanjut Rocky, diperlukan untuk mendasarkan penyelenggaraan kebijakan (ini adalah suatu pekerjaan rutin demokrasi), tapi juga dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan pembuat kebijakan (karena dengan itu seolah-olah representasi dan legalitas dihubungkan).
Baca Juga: Marxisme Versi Enak Ala Rocky Gerung
“Artinya, atas nama opini publik, opsi kebijakan dipilih. Tapi juga dengan menunggangi opini publik, kepentingan politik diselundupkan,” ungkap Rocky Gerung dikutip dalam makalahnya berjudul Opini Publik Vs Etika Publik yang disampaikan pada diskusi Komunitas Salihara, di Jakarta, pada 26 Mei 2010 silam.
Jadi, kata Rocky, demokrasi terselenggara secara teknis melalui opini publik, tanpa mempersoalkan fungsi etisnya.
Masalahnya baru menjadi kritis bila seseorang hendak memandang politik dengan cara lain, yaitu sebagai sebuah proyek transformasi, karena menganggap demokrasi telah menjadi malas, karena hanya berhenti dalam rutinitas institusional.
Baca Juga: Gara-gara Dekat Dengan Paslon 02, Sejumlah Pemerhati Filsafat Protes Rocky Gerung
“Untuk kebutuhan semacam itulah kita mengaktifkan kontra pikiran dari opini publik, yaitu etika publik,” terang Rocky.
Jadi, menurut dia, etika publik mengaktifkan kembali politik, dengan mempertanyakan isi, prosedur dan fungsi opini publik. “Artinya, melalui etika publik, politik dihidupkan sebagai soal ‘konfrontasi etik’, dan bukan ‘konfirmasi statistik,” tegasnya.
Editor: Romandhon