NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Perlu ada duduk bersama antara Pemprov maupun pemda di daerah untuk mengatasi persoalan tingginya pengangguran di Jawa Timur, salah satunya di kabupaten Jombang.
Menurut anggota komisi E DPRD Jawa Timur Suwandy Firdaus mengatakan perlu ada terobosan dari pemerintah bagaimana caranya bisa menciptakan lapangan kerja. Menurut dia, memang saat ini diakui kalau banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK massal atau penutupan usaha karena terdampak covid-19 atau lainnya. Namun, kata politisi NasDem ini perlu dicarikan solusi agar perusahaan tetap bisa bertahan ataupun mengurangi adanya PHK massal.
“Kami di legislatif tentunya sangat berharap adanya kerjasama bersama dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah pengangguran tersebut,” terangnya, Minggu (15/10/2023).
Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga akan berupaya untuk mencari investor atau perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Jawa Timur sehingga bisa mendatangkan lapangan pekerjaan baru di Jawa Timur.
“Tentunya jika kami dilibatkan akan berusaha semaksimal mungkin melakukan lobi-lobi dengan perusahaan untuk investasi,” terang pria yang juga aktivis buruh ini.
Sekedar diketahui,Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami warga Jombang cukup tinggi.Belum genap setahun, sepanjang Januari hingga September, tercatat ada 723 pekerja di Jombang yang di-PHK. Salah satu penyebabnya, dunia usaha semakin lesu hingga terjadi pengurangan pekerja.
Dari data Disnaker kabupaten Jombang angka PHK hingga September kemarin mencatat ada 616 orang.Jumlah ini terus bertambah setelah hingga pertengahan Oktober menjadi 723 orang.
Perlu diketahui juga, hingga akhir 2022 lalu, sebanyak 36.645 warga Jombang masih menganggur. Angka tersebut fluktuatif terdata setiap bulan. (setya)
