NUSANTARANEWS.CO – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Timur Indonesia (KTI) menilai Makassar, Sulawesi Selatan, berpotensi menggantikan Jakarta selain Palangkaraya menjadi Ibu Kota negara baru. Selain infrastrukturnya yang lebih siap, secara geografis Makassar berada persis dibagian tengah Indonesia.
“Makassar bisa jadi alternatifnya Palangkaraya gantikan Jakarta,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa. Dia mengatakan, secara infrastruktur Makassar sangat siap, bahkan lebih siap dari Palangkaraya. Misalnya, Makassar telah memiliki bandara bertaraf internasional, pelabuhan internasional, jalan tol, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Secara geografis, Makassar merupakan kota yang sangat strategis sebab dapat dijangkau lebih mudah dan moderat dari daerah-daerah terluar seluruh Indonesia. “Dari Papua juga lebih moderat jaraknya, juga dari Aceh,” pungkas Andi. Dia mengatakan, dari sisi perluasan kota, Makassar juga memiliki lahan yang lebih luas. Sehingga sangat cocok untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur pemerintah pusat baru.
Bila pusat pemerintah dipindahkan ke Makassar juga akan mendorong pemerataan pembangunan ke kawasan timur Indonesia yang selama ini mengalami keterbelakangan. Dampaknya, akan muncul pusat-pusat kekuatan ekonomi baru di daerah-daerah tertinggal yang sebagian besar berada di KTI.
Industri Jakarta Jenuh
Andi mengatakan, industri di Jakarta saat ini sudah masuk dalam taraf menjenuhkan. Ditambah lagi arus urbanisasi ke Jakarta sangat tinggi. Tiap tahun Jakarta kedatangan sebanyak 200.000 jiwa baru atau setara dengan jumlah penduduk satu kabupaten di KTI. Sebab itu, Jakarta tidak ideal lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota. Pemerintah perlu mencari lokasi baru menjadi Ibu Kota negara.
Andi mengatakan, pemindahan Ibu Kota negara merupakan praktik yang lumrah sebagai konsekuensi dari pembangunan, pergerakan perekonomian, dan tuntutan efektifitas manajemen pemerintah pusat. “Misalnya, Ibu Kota Amerika Serikat dari New York City ke Washington DC, Kuala Lumpur ke Putra Jaya, Kazakhstan yang memindahkan ibu kota negara ke Astana, Australia ke Canberra, dan India dengan ibu kota New Delhi. Itu biasa untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pemerintahan,” ujar Andi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji usulan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah belum lama ini. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, perlu kajian mendalam mengenai rencana pemindahan ibu kota negara karena harus mencari lokasi yang tepat sesuai kriteria yang ditetapkan. Menurut Arifin, urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain disebabkan kondisi tata kota yang terlalu sempit. Ditambah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi membuat keadaan semakin sumpek.
Penulis: Eriec Dieda
