NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan menyelenggarakan kegiatan Indonesia Khilafah Forum bertajuk Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat di gedung Balai Shinta Mandala Bhati Wanitatama Yogyakarta pada Minggu 9 April 2017 mendatang. Agenda ini mendapatkan penolakan keras dari berbegai ormas kemasyarakatan dan kepemudaan di DIY.
DPD KNPI DIY menyurati Polda DIY untuk tidak memberikan izin terkait agenda tersebut. Kerena dinilai anti Pancasila. Ketua KNPI DIY Fitroh Nurwijyo Legowo menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh HTI sangat membahayakan umat dan mengancam persatuan bangsa. Menurutnya, agenda tersebut sangat provokatif dan bertentangan dengan empat pilar berbangsa dan bernegara.
“Untuk menjaga kondusifitas bangsa dan negara khususnya DIY, kami menolak kegiatan yang diselenggarakan oleh HTI karena sangat provokatif dan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI,” kata saat ditemui di Mapolda DIY, Jum’at (7/4/2017).
Dirinya menginstruksikan kepada OKP yang tergabung di KNPI DIY untuk bersinergis dengan Pemerintah, TNI, Polri dan pihak terkait guna menghalau kegiatan penyebaran paham khilafah di DIY. “KNPI DIY sudah mengeluarkan instruksi dan pernyataan sikap yang harus dijalankan oleh semua OKP dalam menghalau penyebaran paham khilafah islamiyah yang bertujuan mengganti idiolgi pancasila sebagai azas tunggal berbangsa dan bernegara,” sambung mantan ketua Ansor Kulon Progo.
Selain itu, ia juga meminta pihak kepolisian DIY untuk tagas dalam menyikapai penyebaran paham Khilafah oleh HTI dan menindak tegas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. “Polisi sebagai alat keamanan harus menjunjung tingi Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, serta bersikap tegas kepada kelompok yang bertentangan Pancasila sebagai ideologi negara,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda DIY melalui Wadir Intelkam AKBP Suswanto menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk antisipasi terkait agenda yang diselenggarakan HTI. “Pihak kami sudah melakukan komunikasi intensif dengan beberapa pihak terkait agenda HTI di wilayah DIY dan kami belum memberikan izin penyelenggaraan kepada HTI karena dikhawatirkan akan terjadi gesekan yang membuat Yogyakarta tidak kondusif,”ungkapnya.
Editor: M. Romandhon
