NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyiapkan sebanyak 30 ribu pendamping untuk diturunkan memberikan pengawasan dan pemahaman terkait obat dan makanan di desa-desa. Hal ini dilakukan seiring lantaran kian maraknya peredaran jamu tradisional dan obat-obatan tanpa izin Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM), serta makanan tidak sehat yang bisa mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Masyarakat desa lebih banyak mengonsumsi jamudaripada obat yang prosesnya begitu ketat, dan banyak jamu tradisional yang mungkin tidak mendapatkan legalitas dari BPOM. Dalam hal inilah, peran BPOM untuk melakukan pengawasan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo di Jakarta ditulis, Rabu (1/3/2017).
Menurut dia, komponen yang paling penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) adalah kualitas makanan yang dikonsumsi. Sebab, untuk memberikan pengawasan dan pemahaman terkait obat dan makanan di desa maka Kemendes PDTT menawarkan sebanyak 30.000 pendamping desa untuk diberdayakan.
“Kami (Kemendes PDTT) menawarkan kepada BPOM bahwa 30.000 pendamping desa juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan penyuluhan tentang bahan makanan yang sehat dan pengolahan makanan yang sehat,” kata Eko.
Ia mengerharapkan dengan pengawasan makanan yang baik, kualitas makanan sebagai salah satu sumber asupan gizi juga dapat semakin meningkat sehingga akan meningkatkan kualitas SDM secara umum. “Tantangan kita banyak, salah satunya mengurangi kekurangan gizi di masa balita,” ucap dia.
Eko berujar, salah satu permasalahan lagi adalah narkotika yang juga tidak kalah serius. Tidak hanya di desa, namun juga perkotaan. “Bahkan, tisu bisa dimasukkan ke air dan diminum bisa jadi narkoba yang lebih bahaya dari sabu. Nah, ini peran BPOM,” ungkap dia.
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar sebab Indonesia merupakan negara dengan lahan tropis nomor dua terbesar di dunia, negara dengan populasi nomor empat di dunia.
“Kita memiliki potensi ekonomi sangat besar. Semua potensi ini hanya hitungan matematik kalau SDM kita tidak memenuhi. Jika kita bicara SDM, tidak lepas dari makanan yang masuk ke masyarakat kita. Sumber daya yang berkualitas adalah jika makanan yang masuk terjamin,” papar Eko.
Sementara, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, MoU yang dilakukan dengan Kemendes PDTT tersebut adalah upaya memperluas kemitraan, khususnya tentang pemberdayaan masyarakat desa di bidang obat dan pangan. Ia menyadari bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan secara maksimal, diperlukan kerja sama dengan berbagai elemen dan instansi.
“Ini juga bentuk komitmen BPOM untuk membangun UMKM yang kuat. Menciptakan daya saing yang kuat juga perlu diberikan pendampingan agar bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan,” tutur Penny.
Reporter: Richard Andika