NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya tinggi. Apresiasi itu disampaikan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangan persnya, Senin (6/12).
Meski terdampak pandemi Covid-19, sejumlah pemerintah daerah diketahui realisasi APBD-nya terbilang tinggi jelang akhir tahun. Fatoni berharap, sisa akhir tahun ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan serapan anggaran di sektor produktif.
Fatoni menjabarkan, angka realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 947,46 triliun atau 81,29%. Angka ini sebanyak Rp 599 triliun atau 78,45% berasal dari dana transfer. Sementara sisanya sebanyak Rp 164,51 triliun atau 21,55% bersumber dari luar dana transfer. Dia menyebutkan, angka tersebut masih di bawah total pendapatan daerah secara rata-rata pada APBD TA 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 1.050,93 triliun atau 92,48%.
Di sisi lain, posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 853,67 triliun atau 67,19%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Desember TA 2020 yang mencapai angka 82,69%.
“Selisih tersebut disebabkan perhitungan realisasi 2021 pada awal (tanggal 2) Desember, sedangkan realisasi tahun 2020 diambil dari data akhir Desember 2020. (Kemudian) adanya peningkatan yang optimal terhadap realisasi belanja di akhir Desember 2021,” ujar Fatoni.
Karena itu, lanjut Fatoni, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan realisasi belanja di akhir Desember 2021 mendatang. Sebab, tren realisasi anggaran daerah pada akhir Desember setiap tahunnya cenderung meningkat.
Sementara itu, Fatoni menyebutkan sejumlah daerah dengan realisasi pendapatan yang terbilang tinggi. Misalnya untuk provinsi, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara.
Kemudian untuk kabupaten dengan pendapatan tertinggi, yaitu Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kota Waringin Barat, Kutai Timur, Malinau, Jembrana, Lamandau dan Kulonprogo. Sementara untuk kota dengan pendapatan tertinggi, yakni Kediri, Magelang, Blitar, Yogyakarta, Denpasar, Padangpanjang, Metro, Bau-Bau, Mataram, dan Tarakan.
Adapun daerah dengan realisasi belanja tertinggi, misalnya di tingkat provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Sulawesi Seltan, dan Sulawesi Tengah.
Sementara kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Kabupaten Aceh Tengah, Dompu, Sukabumi, Pati, Kebumen, Lanny Jaya, Bolaang Mongondow Utara, Pulau Morotai, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Sedangkan kota dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Kota Metro, Ternate, Lhoksumawe, Bima, Sukabumi, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Tidore Kepualuan, Mataram, serta Payakumbuh. (Red)
Sumber: Puspen Kemendagri
