NUSANTARANEWS.CO – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat melakukan penandatanganan kesepakatan justice preventive dengan BNPT mengatakan penanggulangan terorisme bukan hanya tanggung jawab institusi sepihak. Karena itu, kata dia, dibutuhkan kerjasama dengan keterlibatan banyak lembaga dan kalangan.
“Pertama dengan pendekatan soft approch. Metodologinya, baik melalui konseling dengan tujuan memahami pikiran mereka kenapaa masuk dalam jaringan ini. Disatu sisi juga ada faktor materi. Ada juga faktor emosi. Seperti di Poso, mereka karena dendam. Mereka dendam karena pada saat terjadi konflik di Poso, keluarga mereka merasa banyak dibunuh dari kaum Nasrani,” ujar Tito saat memberikan sambutan di hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/12/2016).
Tito menambahkan lembaga-lembaga terkait yang fokus pada penanggulangan terorisme mesti memiliki perhatian pada upaya pembinaan bagi narapidana kejahatan teror.
“(Program) Deradikalisasi di LP (Lembaga Pemasyarakatan) sangat minim. Tak ada porgram khusus. Yang ada hanya di BNPT, itupun sporadis. Oleh karena itu MOU tadi Polri menyambut gembira,” ucapnya.
Selanjutnya, Tito mengatakan perlu juga dilakukan tindakan tegas dengan sistem hard approch terhadap pelaku terorisme. Ia menyebutkan, setidaknya terdapat tiga pendekatan untuk strategi hard approch.
“Military strategy approch, intelligent strategy approch dan law enforcement approch. Tetapi, dalam hal ini tidak ada yang murni militer strategy approch. Dalam militer strategy approch harus dibantu intelijen dan penegak hukum. Intelligent strategy approch juga harus didukung militer dan penegak hukum. Begitu juga law enforcement approch juga harus didukung militer dan intelijen,” paparnya.
Senada dengan Tito, Kepala BNPT Suhardi Alius menyampaikan penandatangan Mou dengan pihak Kapolri bertujuan meningkatkan operasional penanggulangan terorisme. Utamanya, monitoring potensi radikalisme dan terorisme.
“Karena anggota BNPT kita terbatas. Ketika mereka keluar dari Lapas, mereka domisilinya kan di seluruh Indonesia. Kan tidak mungkin kita saja yang mengawasi. Kita minta bantuan kepada Polri yang terakses dari Sabang sampai Merauke sampai tingkat kelurahan desa ada semuanya. Nah kita ikut monitoring,” paparnya. (Hatiem)
