NUSANTARANEWS.CO – Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang penggunaan atribut satu agama oleh umat Islam mengundang kritik dari berbagai pihak. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk tidak sensitifnya MUI terhadap toleransi kehidupan beragama dan persatuan bangsa.
“Sebagai lembaga tempat berkumpulnya sebagian ulama, MUI seharusnya hadir menjadi penyejuk dan tidak membuat fatwa berdasarkan keinginan segelintir kelompok garis keras,” tegas Sekjen Rumah Gerakan ’98 Sayed Junaidi Rizaldi kepada wartawan, Kamis (22/12/2016).
Menurut Sayed Junaidi, langkah Kapolri Tito Karnavian yang bertindak tegas terhadap elemen-elemen radikal yang melakukan sosialisasi fatwa tersebut patut diapresiasi.
“Langkah tersebut mengganggu ketertiban umum. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi setiap warga negara. Kami mendukung langkah yang dilakukan kapolri,” ujar pria yang akrab disapa Pakcik ini.
Pakcik menyampaikan, terkait pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas yang meminta agar Kapolri mencabut pernyataannya yang mengatakan bahwa fatwa MUI bukan merupakan hukum positif. Sehingga bukan sebuah acuan. Karenanya, Pakcik, mengkritik Busyro Muqqodas. Menurutnya Busyro harus melihat pernyataan kapolri dari perspektif yang lebih luas. (sel/red-02)
