NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berhasil mencapai prestasi signifikan dalam upaya menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, angka kemiskinan pada tahun 2023 berhasil turun menjadi 18,70 persen. Selasa, 14 November 2023.
Hasil survei dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran (Modul KP) periode Maret 2023 menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 20,51 persen, dan setelah mengalami penurunan pada 2022 menjadi 18,76 persen, kini mencapai titik terendahnya.
Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Ribut Hadi Chandra, menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan dilakukan dengan menggunakan konsep kebutuhan dasar. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam hal makanan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan.
“Metode ini telah menjadi pedoman BPS sejak 1998, memastikan hasil penghitungan konsisten dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu,” ujar Chandra.
Peningkatan kesejahteraan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Sumenep.
Pencapaian mengejutkan Kabupaten Sumenep dalam menurunkan angka kemiskinan hingga 18,70 persen pada 2023 tidak terlepas dari serangkaian inisiatif pemerintah setempat. Beberapa langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep antara lain adalah peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, serta peningkatan investasi dalam sektor ekonomi lokal.
Melalui program-program ini, masyarakat Sumenep mendapatkan peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitasnya, sehingga dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang lebih beragam. Selain itu, pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi fokus utama, dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang.
Pentingnya metode pengukuran kemiskinan berdasarkan konsep kebutuhan dasar menjadi landasan untuk mengevaluasi dampak nyata dari kebijakan dan program-program pemerintah. Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Ribut Hadi Chandra, menegaskan bahwa konsistensi penggunaan metode ini sejak 1998 memastikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, tidak hanya aspek ekonomi yang ditekankan. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur dasar juga menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya capaian ini, Kabupaten Sumenep tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam mengelola angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang. Harapannya, prestasi ini dapat memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk mengadopsi langkah-langkah yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. (mh)
