NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tampaknya menjadi tahun yang semakin berat untuk dihadapi dan disikapi dengan berbagai macam komitmen dan paket kebijakan. Tahun ketiga pemerintahan Jokowi belum menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang memenuhi ekspektasi atau harapan rakyat, bahkan belum mampu memenuhi ekspektasi Presiden Jokowi sendiri.
Meski terlihat sibuk blusukan dan melakukan lawatan keluar negeri, namun tidak menghasilkan apa-apa yang signifikan. Maaf, ini penilaian saya pribadi yang mungkin mewakili penilaian banyak pihak atau bahkan mayoritas. Pendukung Jokowi tidak perlu sewot membaca tulisan ini karena saya juga tahu kalian memberikan opini yang besar ditengah publik tentang kesuksesan Presiden Jokowi. Maaf sekali lagi, bagi saya itu kesuksesan semu yang lahir dari sebuah rekayasa citra yang tidak lucu.
Tahun ketiga ini juga tampaknya sudah terlalu lama bagi pihak-pihak lingkaran Presiden untuk segera meraup dan menjala keuntungan bermodal kekuasaan. Usaha tanpa modal dan keahlian, cukup hanya bermodal kekuasaan yang memang menggiurkan dan sangat menjanjikan. Justru itulah penyebab utama mengapa banyak orang berlomba-lomba untuk memiliki kekuasaan karena disana ada keuntungan yang menjanjikan kemewahan. Hal inilah yang tampaknya mendasari seorang bernama Arif Budi Sulistyo untuk ikut serta menjadi mediator sebuah kasus pajak yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sekarang disidangkan pengadilan tipikor. Arif Budi Sulistyo entah kebetulan atau tidak, adalah adik ipar Presiden Jokowi.
Saya pun menjadi tidak heran mengapa target Tax Amnesty dan target penerimaan pajak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak tercapai sesuai target. Jika satu kasus saja nilai pajak yang hilang puluhan miliar, bayangkan bila itu terjadi kepada ratusan kasus, atau ribuan kasus, apa yang terjadi? Presiden sepertinya sudah mulai tidak mampu bahkan untuk menjaga keluarganya dari perilaku buruk berbau korupsi.
Meski sekarang Arif Budi Sulistyo dan siapapun mencoba membersihkan namanya dari kasus pajak tersebut, publik tentu bisa mengikuti dan menilai keterlibatan Arif dalam kasus tersebut. Pertanyaannya, mungkinkah Arif Budi Sulistyo bisa bertemu Dirjen Pajak dan meminta tolong penyelesaian kasus pajak Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia (EKP) andai Arif bukan adik ipar Presiden Jokowi? Mungkinkah Dirjen Pajak akan memenuhi permintaan tersebut andai Arif bukan adik ipar Jokowi? Mungkinkah urusan yang penuh resiko itu akan dilakukan tanpa imbalan jasa? Tiga pertanyaan tersebut sudah bisa menjadi dasar pengembangan penyidikan dan menyimpulkan keterlibatan Arif.
Selain masalah Arif yang adik ipar Presiden Jokowi, masih ada kasus lain yaitu sahabat dan teman Presiden Jokowi yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Kasus RS Sumber Waras di KPK yang sekarang menjadi batu dan tenggelam didasar jurang gelap KPK menjadi pertanyaan besar terhadap komitmen penegakan hukum Presiden Jokowi. Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan adanya kerugian negara, namun KPK tidak bergeming, tidak ada niat, itulah pembelaan KPK terhadap Basuki. Parahnya tidak ada pernyataan yang keluar dari Presiden menanggapi kasus tersebut. Padahal Basuki telah mendegradasi dan mempermalukan lembaga negara bernama BPK dengan menyebutnya ‘ngaco’. Apakah Presiden akan membiarkan terduga koruptor melecehkan lembaga negara?.
Dua kasus tersebut menjadi tolak ukur ketiadaan komitmen Jokowi terhadap penegakan hukum. Presiden Jokowi galak menghadapi pungutan liar (pungli) puluhan ribu, tapi bersikap bisu dan kelu lidah menghadapi kasus ratusan miliar dan puluhan miliar. Beda sikap dengan kasus e-KTP, Presiden sedikit bersuara karena yang diuntungkan secara politik dari kasus e-KTP adalah Jokowi sendiri. Makin banyak sandera politik dari elit yang bisa dijadikan bargaining ke depan.
Dengan peristiwa di atas, saya harus menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak punya komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saber pungli hanya lelucon untuk menghibur dan membuat publik tertawa. Lelucon yang menutupi kegalauan bangsa besar ini.
Pak Presiden, sampai kapan retorika ini berlangsung?
Jakarta, 21 Maret 2017
Pimpinan Rumah Amanah Rakyat
Ferdinand Hutahaean (DM)
Editor: Romandhon
