NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ambang batas parlemen (parlementiary treshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold)kini tengah menjadi perbicangan hangat di kalangan eksekutif dan legislatif. Hal ini tentu tak terlepas dari semakin dekatnya waktu pergelaran Pemilihan Umum (Pemilu) yang dijadwalkan pada 2019 mendatang.
“Bagi saya, isu parlementiary treshold itu sama seperti sekarang saja dan itu sudah bagus. Dan Gerindra nggak usah khawatir, saya proyeksikan cuma dua calon kalau presidential threshold, yang sekarang dengan Prabowo. Jadi tidak ada lagi kotak kosong. Saya memperkirakan nggak ada poros baru dan itu penting,” kata anggota DPD RI John Pieris, Jakarta, Rabu (19/7).
Perdebatan kini tengah memanas terkait dengan presidential threshold. Pemerintah mewacanakan presidensial threshold 20 persen yang didukung pratai-partai koalisi seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura. Dan presidential threshold 20 persen dituding sebagai sebuah ambisi dan skenario untuk menjadikan Joko Widodo calon tunggal pada Pilres 2019.
“Untuk menciptakan demokrasi yang efektif, tidak membuang banyak uang untuk proses yang sifatnya prosedural. Yang substansi sajalah. Kita bisa kasih contoh Presiden Amerika Serikat sekarang, dia adalah satu-satunya makhluk yang menjungkirbalikkan paradigma politik di mana kita tahu di Amerika itu yang bisa menjadi presiden adalah gubernur negara bagian atau senator. Nah kawan, karena ini tidak, bukan tidak mungkin kita satu waktu bisa seperti itu,” jelas Pieris.
Pewarta: Ucok Al Ayubbi
Editor: Eriec Dieda
