NUSANTARANEWS.CO – Menuju Pilgub DKI Jakarta 2017, selain memanas oleh munculnya beberapa calon, baru-baru ini muncul isu adanya dugaan upaya penggelembungan data pemilih. Bau kurang sedap itu tercium oleh Partai Gerindra DKI Jakarta.
Dugaan tidak begitu saja muncul. Pasalnya ada kenaikan data pemilih yang dinilai kurang masuk akal apabila dibandingkan dengan data pemilih pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. Hal itu diutarakan oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di hadapan ratusan kader, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/9).
“Pengawasan terhadap data pemilih menjadi penting karena ternyata Dukcapil memberikan data yang tidak akurat. Ketidakakuratan itu kami pahami ada maksud-maksud tertentu. Dari 7,5 juta (jiwa) menjadi 8,4 juta. Ini yang perlu kita awasi,” katanya.
Taufik juga menyatakan bahwa, pihaknya sangat berkepentingan memastikan data pemilih agar tetap akurat. Karena sumber kecurangan pada perhelatan Pilkada mana pun bersumber dari data pemilih yang digelembungkan.
“Kami sampai bertanya mana KTP yang lama? Yang punya saya yang sudah ditukar e-KTP. Dia bilang sudah dimusnahkan. Kalau sudah dimusnahkan, mana berita acaranya? Kapan Anda musnahkan? Berapa juta yang dimusnahkan? Karena ini selisih sekitar 800 ribu ini, bisa dipakai KTP ini,” ungkap Taufik.
Tidak hanya itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif juga menyatakan, bahwa KPU DKI Jakarta memprediksi paling banyak pemilih pada Pilgub DKI 2017 sekitar 7,6 juta. Pasalnya KPUD sudah melakukan sinkronisasi sendiri. Angka 7,6 juta itu terdiri dari seluruh warga DKI Jakarta yang wajib ber-KTP itu sekitar 7,3 juta.
Kemudian pemilih pemula yang berhak memilih dan TNI/Polri yang sudah pensiun tepat pada hari pencoblosan, 15 Februari 2017 sekira 387.071 orang. “Berarti ada barang (KTP) yang tidak diketahui asal-usulnya (karena lebih dari 7,6 juta),” ucap dia.
Gerindra mendesak kadernya yang tersebar di seluruh DKI untuk membantu memastikan agar data pemilih tidak digelembungkan. Gerindra meminta kadernya untuk segera turun ke lapangan melakukan pencocokan dan penelitan (coklit). “Waktu coklit ini sampai 7 Oktober. Betulkah data KPUD itu di bawah 7,6 juta. Kalau di atas 7,6 juta, berarti waktu coklit ditambah,” kata Syarif mengakhiri. (MRH/Red-02)
