NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Jawa Timur teratas penerima BLT DD di Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat bahwa propinsi Jatim menempati posisi teratas dalam hal jumlah desa yang telah menerima penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Diketahui dari Kemendes PDTT, jumlah desa yang telah menerima BLT-DD sebanyak 1.339 Desa di 21 Kabupaten/Kota senilai Rp. 66,96 Milyar. Disusul berturut turut Jawa Barat 1.107 Desa, Sulawesi Tenggara 595 Desa, Sulawesi Tengah 555 Desa dan Sulawesi Selatan 469 Desa.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Timur sendiri tahun 2020 sebesar Rp. 7,570 triliun. Adapun pagu maksimal guna BLT-DD bisa mencapai Rp 2,285 triliun untuk 1.265.845 keluarga miskin terdampak COVID-19 di 7.724 desa.
Mantan Mensos ini mengatakan bahwa dirinya berharap seluruh warga desa terdampak Covid-19 bisa sesegera mungkin menerima BLT-DD tahap pertama sebelum Idul Fitri. Dengan begitu, beban ekonomi warga dapat sedikit banyak berkurang.
“BLT-DD ini bisa dimanfaatkan untuk membeli keperluan logistik jelang hari raya Idul Fitri tetapi jangan dipakai beli baju baru, gunakan untuk konsumsi makanan bergizi. InsyaAllah, yang belum mendapatkan segera terdistribusikan,” imbuhnya di Grahadi Surabaya, Sabtu (16/5)
Diterangkan oleh Khofifah dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, baru Kabupaten Trenggalek yang telah menyalurkan 100 persen tuntas desa dan tuntas keluarga penerima manfaat. Sementara Lumajang sudah seratus persen tuntas desa BLT-DD. Total penerima di Trenggalek yaitu sebanyak 6.817 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 152 Desa senilai Rp4.090.200.000,-.
“Saya harap Kabupaten dan Kota lainnya bisa menyusul untuk segera membagikan BLT-DD kepada warga desa,” usai video conference pembagian BLT-DD dengan Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Trenggalek.
Dalam video conference yang disaksikan Wakil Menteri Desa PDTT, Arie Budi tersebut Khofifah juga meminta kepada seluruh Pemerintah Desa apabila menemui penerima BLT-DD tidak tepat sasaran untuk bisa segera merubah data. Dengan demikian, penyaluran BLT-DD tahap kedua bulan Juni mendatang data yang dimiliki sudah valid dan benar-benar tepat sasaran.
“Dari level RT/RW, Desa, Kecamatan, hingga Pemkab/Pemkot harus saling kroscek agar tidak ada benturan di masyarakat akibat penyaluran BLT-DD yang tidak tepat sasaran,” ujarnya. (setya/ed. Banyu)
