NUSANTARANEWS.CO – Memasuki sepertiga perjalanan strategi Nawacita pemerintahan kabinet kerja Jokowi-JK, Kementerian Perhubungan telah melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi. Ini daftarnya.
“Beberapa infrastruktur perhubungan yang telah dibangun antara lain untuk pra sarana transportasi, 19 lokasi terminal bus, 22 stasiun kereta api, 150 pelabuhan laut, 149 bandar udara, 54 lokasi pelabuhan penyeberangan, jalur kereta api sepanjang 691,63 km,” ucap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam Rapat Kerja Nasional di kantornya, Jakarta, Rabu (16/11/2016).
“Sedangkan sarana transportasi sebanyak 100 kapal perintis laut, 13 unit kapal penyeberangan, 49 unit kapal patroli, 20 unit kapal navigasi dan 1.841 Bus Rapid Transit (BRT),” tambahnya.
Pemerintah sendiri membutuhkan dana mencapai Rp 1.283 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur transportasi hingga 2019 mendatang, namun hanya menyanggupi sekira 30%-nya saja. Untuk itu, dibutuhkan partisipasi swasta dalam pembangunan.
Beberapa proyek perhubungan yang diusulkan untuk dapat dibiayai melalui skema pendanaan alternatif selain APBN antara lain untuk Perhubungan Darat yaitu Pengembangan Terminal Mengwi di Badung-Bali, Terminal Tirtonadi Solo, dan pembangunan angkutan massal perkotaan.
Untuk Perkeretaapian antara lain KA Express Line Bandara Internasional Soekarno – Hatta (SHIA), Program Pembangunan KA Akses Bandara Adi Sumarmo-Solo, KA Kertapati-Simpang-Tanjung Api-api dan Kereta Cepat/High Speed Train (HST) Jakarta-Surabaya.
Pada Perhubungan Laut yaitu pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sedangkan untuk Perhubungan Udara untuk pembangunan Bandara Karawang dan Bandara Bali Baru.
“Satu hal ditekankan perhubungan, mari kita berikan dukungan sektor swasta dan BUMN peran serta yang lebih banyak atas fungsi sebagai regulator. Dengan begitu industri bisa bekerja sama dengan kita,” katanya.
Namun juga tidak terlepas dari penguatan pelaksanaan sinergi pusat-daerah dan antar daerah guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar daerah, sehingga bisa mempercepat pembangunan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Untuk itu kami mengajak kepada seluruh insan perhubungan baik di pusat maupun di daerah termasuk mitra kerja Kementerian Perhubungan untuk lebih meningkatkan kreatifitas dalam hal pembiayaan pembangunan transportasi, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan transportasi, maupun aspek regulasi baik di bidang transportasi maupun di bidang pemerintahan lainnya,” tutut Budi. (Andika)
