Lintas NusaPeristiwa

Bravo 5 Kaltara: 80 Persen Suara Jokowi-Ma’ruf di Nunukan Bukti Kesuksesan Nawacita

Relawan Bravo 5 Kalimantan Utara dalam saat Deklarasi Pemilu Damai di Nunukan. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Eddy Santri)
Relawan Bravo 5 Kalimantan Utara dalam saat Deklarasi Pemilu Damai di Nunukan. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Eddy Santri)

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Perolehan suara Capres-Cawapres Paslon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin di Kalimantan Utara dalam Pemilu 17 April 2019 terbilang cukup fantastis. Dalam hitung cepat maupun rekap internal jajaran Relawan pendukung Capres Petahana tersebut, perolehan suara paslon 01 mencapai 72 persen.

Berdasarkan data yang sudah masuk 100 persen, versi CSIS dan Cyrus Network, di Provinsi termuda itu Jokowi-Ma’ruf meraup angka 71,24 persen suara. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi memperoleh 28,76 persen.

Menanggapi hal tersebut, Relawan Beavo 5 Kalimantan Utara menyatakan bahwa suara untuk Jokowi-Maruf Amin tersebut sebagai suara hati masyarakat Perbatasan. Ketua Barvo 5 Kaltara Agus Rahman mengungkapkan bahwa Pilpres 2019 di Kaltara kali ini juga sebagai evaluasi masyarakat Perbatasan terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Dari hasil perolehan suara yang hampir mencapai 72 persen, kita semua ahirnya tahu bahwa masyarakat Kalimantan Utara merasakan kesejahteraan selama Jokowi-JK memimpin. Logika saja, kalau memamg masyarakat tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, sudah pasti tak kan memilih Paslon 01 di Pemilu kali ini, ” tegas Agus , Senin (22/4/2019).

Baca Juga:  Marli Kamis Serahkan Formulir Bakal Calon Bupati Nunukan Ke Partai Demokrat

Disamping itu, perolehan suara Jokowi-Maruf di Kalimantan Utara, ungkap Agus, juga termasuk diantara yang tertinggi dari wilayah lain. Hal itu menurut Agus adalah bukti bahwa Nawacita Jokowi terutama poin ketiga yakni ‘membangun dari pinggiran’ benar-benar program yang mampu menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat Kalimantan Utara.

Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa perolehan suara Jokowi-Maruf yang cukup fantastis di Kalimantan Utara juga tak lepas dari kegigihan Relawan yang terus mengawal Nawacita mulai 2014 hingga Pilpres 2019 digelar. Organ-organ yang merupakan mata dan telinga Jokowi di Kalimantan Utara inilah, menurutnya yang terus mengawal Program Pemerintah baik melalui media maupun turun langsung ke tengah masyarakat.

“Contohnya di Nunukan, pada Pilpres 2014 kita (Jokowi-JK) meraup sekitar 72 persen suara dan Pilpres kali ini kita di Nunukan mencapai 80 persen. Hal itu selain terobosan pembangunan dari Pemerintah Daerah, juga karena adanya Relawan Jokowi yang terus mengawal program-program Pemerintah melalui kapasitasnya,” paparnya.

Baca Juga:  DBD Meningkat, Khofifah Ajak Warga Waspada

Terkait perolehan perolehan suara Jokowi-Maruf dan tingginya antusiasme masyarakat Katara dalam memilih Jokowi Maruf sendiri, Agus menyaatakan bahwa pihaknya tidak akan jumawa dan tenggelam dalam euforia namun justru akan semakin memperkuat barisan Relawan di seluruh Kaltara terutama dalam mematau atau rekapitulasi yang saat ini tengah berlangsung di tingkat Kecamatan (PPK)

Tugas Relawan juga menurut Agus semakin berat, pasalnya Tim Kampanye Daerah tidak menurunkan Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS), Saksi PPS maupun Saksi PPK. Sehingga menurut Agus, Relawan kadang harus kerja ekstra serta harus mengeluarkan biaya sendiri lantara tidak adanya anggaran operasional dari Tim Kampanye Daerah.

“Seperti saat ini, Relawan Bravo 5 dan kawan-kawan dari Almisbat terutama di Nunukan terus melakukan pemantauan dan pengawalan proses rekapitulasi hingga pleno KPUD nantinya,” terangnya.

Hal ini menurut Agus juga untuk membantah anggapan miring mengenai tidak adanya Saksi TPS pasangan Jokowi-Maruf Amin di Nunukan dan sebagian wilayah Kaltara sebagai bentuk ketidak harmonisan Relawan dengan TKD. Agus menegaskan, kendati proses mengawal rekapitulasi dilakukan para Relawan, tidak berarti TKD tak berfungsi.

Baca Juga:  Asisten Administrasi Umum Nunukan Buka Musrenbang Kewilayahan Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025

“Kebanyakan pengurus TKD itu kan ikut berkompetisi menjadi Caleg. Kita maklumi hal itu. Bukan berarti TKD tak berfungsi. Mandat Saksi untuk ikut Pleno PPK juga tetap TKD yang mengeluarkan. Intinya, kita saling mengisi karena itulah prinsip kita yakni kegotong royongan,” pungkasnya. (Eddy Santri/nn)

Editor: Achmad S.

Related Posts

1 of 3,208