NUSANTARANEWS.CO, Bogor – Presiden Joko Widodo, saat memberi sambutan di Sentul International Convention Center mengeluh dengan adanya politisasi terkait suku, agama, ras dan antar golongan. Menurutnya itu bisa memicu terjadinya perpecahan.
“Penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti kita lihat belakangan ini, politisasi SARA seperti yang disampaikan Pak OSO, saling memaki dan menghujat kalau diteruskan bisa menjurus pada memecah belah bangsa kita,” kata Jokowi di Bogor, Rabu (22/2/2017)
Atas dasar itulah, Presiden Jokowi mengaku bahwa demokrasi di Indonesia selama empat bulan terakhir ini dinilai telah kebablasan. “Banyak yang bertanya kepada saya, apa demokrasi kita kebablasan? Saya jawab ya,” sambung dia.
“Politik politik demokrasi di Indonesia saat ini membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem. Hal itu bisa menimbulkan paham liberalisme, radikalisme, sektarian, dan fundamentalisme,” lanjutnya.
Jokowi mengatakan, kunci menghadapi demokrasi yang kebablasan ini adalah penegakan hukum. Ia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
“Kuncinya… kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum,” ungkap dia. Karenanya dia meminta penegak hukum tidak ragu dalam mengusut suatu kasus. Ketegasan diperlukan.
“Aparat hukum harus tegas. Tidak usah ragu-ragu,” ujar Jokowi, yang disambut tepuk tangan.
Editor: Romandhon
