Indeks Demokrasi Diprediksi Menurun, PKS: Ada ‘Paksaan’ Dukung Jokowi

Ketua DPP PKS Pipin Sopian mengatakan indeks demokrasi saat ini menurun. (Foto: Ricard Andika/NusantaraNews)

Ketua DPP PKS Pipin Sopian mengatakan indeks demokrasi saat ini menurun. (Foto: Ricard Andika/NusantaraNews)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Lembaga survei Populi Center merilis hasil survei pendapat masyarakat tentang kondisi demokrasi saat ini di Indonesia. Hasilnya, 70,6 persen masyarakat menilai kondisi demokrasi Indonesia berjalan baik.

Sedangkan 16,6 persen menjawab buruk dan sisanya tidak tahu. Hasil ini disampaikan di kantor Populi Center, Jalan Letjend S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/11/2017).

Survei dilakukan pada 19-26 Oktober 2017 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dan dipilih secara acak (multistage random sampling). Margin of error dalam survei sebesar +/- 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kendati hasil survei demokrasi Indonesia dinilai baik, Ketua DPP PKS Pipin Sopian mengatakan indeks demokrasi saat ini menurun.

“Dari survei ini, demokrasi baik. Tapi secara indeks, demokrasi kita menurun secara berkala dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Saya prediksi tahun ini juga akan menurun,” kata Pipin.

Ia menjelaskan indeks demokrasi itu ditentukan oleh tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak politik masyarakat, dan efektifnya lembaga demokrasi.

“Kebebasan sipil saat ini mulai terkekang, jadi penegakan hukum di era Jokowi seakan ada proses pembiaran. Kedua, ketiadaan equality before the law,” kata dia.

“Selain itu, menurunnya partisipasi partai politik karena ada intervensi terlalu kuat terhadap partai politik. Ada proses ‘pemaksaan’ untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Pipin.

Ia menilai hal tersebut tidak baik. Jadi, berbeda dengan survei, PKS melihat indeks demokrasi di Indonesia sekarang mengalami penurunan.

“Saya kira ini tidak baik. Sehingga kami menilai demokrasi saat ini mengalami penurunan,” tutur Pipin.

Reporter: Ricard Andika
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews

Exit mobile version