Connect with us

Politik

LP3ES Sebut Absennya Sipil yang Kritis Hingga Hilangnya Oposisi Adalah Masalah Krusial

Published

on

LP3ES Sebut Absennya Sipil yang Kritis Hingga Hilangnya Oposisi Adalah Masalah Krusial. (Ilustrasi/Istimewa)

LP3ES Sebut Absennya Sipil yang Kritis Hingga Hilangnya Oposisi Adalah Masalah Krusial. (Ilustrasi/Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyebut fenomena absennya rakyat sipil yang kritis hingga hilangnya oposisi adalah sebagai masalah serius sekaligus krusial dalam demokrasi di Indonesia.

“Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu,” kata Associate Director, LP3ES Center for Media and Democracy, Wijayanto, saat dikonfirmasi redaksi, Jum’at (2/8/2019).

Selain itu, dalam riset dialog publik yang digelarnya bertajuk Menyelamatkan Demokrasi di Indonesia, sejumlah persoalan seperti kabar bohong atau berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas, hingga kebebasan media, kebebasan berkumpul dan berserikat turut menjadi pemicu rawannya demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Lemahnya Partai Politik Dinilai Sebagai Masalah Serius Demokrasi Indonesia

Sementara itu, lanjut Wijayanto, kondisi kampus juga dinilai perlu mendapat catatan secara khusus. Karena baru kali ini sejak era reformasi, kampus begitu berlomba-lomba merapat ke kekuasaan. Terlihat dari maraknya praktik kooptasi ikatan alumni kampus.

Semisal soal pemberian gelar doctor honoris causa yang diberikan kepada elit politik. Pemberian gelar ini tidak lagi didasarkan pada kontribusi nyata seseorang tersebut kepada masayarakat dan ilmu pengetahuan, namun lebih karena pertimbangan politik.

Begitu pula dengan absennya gerakan mahasiswa yang membawa gagasan bernas dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan menjadi rentetan masalah kemandegan demokrasi di Indonesia. Bersamaan itu pula pemerintah melalui kekuasaannya leluasa menentukan rektor suatu kampus melalui Kementerian Dikti.

Baca Juga:  Lakukan Persiapan Terbaik, Jokowi All Out di Debat Putaran Dua

“Perlu partisipasi semua pihak baik intelektual, aktivis CSO’s, jurnalis dan partai politik untuk menyadari situasi kemandegan bahkan kemunduran demokrasi di Indonesia untuk bersama-sama berjuang menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Rendahnya dialog dan sinergi di antara berbagai elemen itu adalah masalah demokrasi kita hari ini,” tandasnya.

Pewarta: Romandhon

Loading...

Terpopuler