Oleh: Poetra Adi Soerjo, Direktur Open Parliament Institute
NUSANTARANEWS.CO – “Kalau harus memilih antara berkata benar atau menghibur orang, pilihlah berkata benar, karena kebenaran tetap, sementara sikap orang berubah, ada banyak yang terluka oleh kata yang benar, tetapi luka itu akan sembuh oleh keikhlasan, baik bagi yang berkata, atau yang mendengar” (Fahri Hamzah: Gelora Kata)
Salah satu hikmah demokrasi adalah kita bebas berkata-kata. Bagi mereka yang berpendidikan kurang, kesejahteraan masih di awang-awang, masa depan tak tentu; demokrasi memberikan kesempatan untuk mencaci. Bagi mereka yang berpendidikan, demokrasi memberikan peluang untuk menganalisis dan mengkritisi banyak persoalan. Kehidupan menjadi laboratorium tak terbatas untuk menguji coba ide, pikiran dan gagasan. Berbagai problem berbangsa dan bernegara menjadi begitu terbuka di depan mata ketika orang bebas menyuarakan pikirannya. Banyaknya persoalan yang kasat mata dewasa ini, bukanlah akibat dari demokrasi, tapi disebabkan oleh demokrasi yang menjamin kata kata bebas menggelora menyatakan kesadarannya di hadapan ingatan pengetahuan massa.
Demokrasi adalah kesadaran untuk hidup di tengah kompleksitas, tak ada jalan pintas dalam demokrasi meski untuk dan atas nama tertib sosial. Demokrasi menjamin dan memberikan perlindungan kepada kebebasan manusia untuk berpikir dan berpendapat. Kebebasanlah yang mendorong manusia melakukan inovasi sehingga manusia menjadi subjek penggerak turbin sejarah, yang dengan itu kelangsungan hidup terjaga dan peradaban terbangun. Dalam demokrasi, negara melindungi ruang percakapan pribadi, Negara tidak boleh secara sewenang-wenang memasuki kehidupan pribadi individu karena ruang privacy sangat dilindungi. Negara juga tak boleh mengintervensi ruang percakapan publik karena negara tidak boleh menjadi polisi pengontrol pikiran dan bukan sebagai pemegang monopoli kebenaran. Negara justru harus menciptaan ruang publik yang bebas dari intervensi negara dan pasar, lalu mengambil untung dari percakapan public. Pikiran dan kata tak boleh dihukumi sampai menjelma tindakan yang melanggar kebebasan dan keyakinan orang lain.
Di dalam buku ini, Fahri Hamzah sampai pada satu refleksi kritis tentang musuh-musuh demokrasi yang di antaranya, pertama adalah perut yang lapar. Perlambatan ekonomi dan buruknya kesejahteraan adalah ancaman besar bagi keberlangsungan demokrasi. Benar bahwa tidak ada pikiran yang kritis lahir dari perut yang kenyang, akan tapi di dalam keadaan perut lapar manusia cendrung bisa dimobilisasi untuk bertindak diluar kesadarannya. Di dalam pemilu, substansi demokrasi menjadi pseudo ketika masyarakat ekonomi lemah bisa domobilisasi dengan uang. Musuh demokrasi yang kedua adalah kebodohan akibat rendahnya akses terhadap pendidikan dan sumber literasi. Sebagaimana dalam keadaan lapar, maka realitas kebodohan juga bisa membuat orang dimobilisasi untuk memilih di luar keasadarannya.
Per definisi, demokrasi berarti bahwa semua warga memiliki hak yang sama atas kebebasan dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan politik yang akan menentukan nasibnya. Kesetaraan martabat, harga diri dan kemandirian adalah persyaratan bagi tegaknya demokrasi. Kesetaraan tersebut mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan dasar. Di sinilah peran negara, Negara harus mensejahterakan warga agar perbincangan tentang demokrasi dilakukan dengan kepala tegak oleh warga negara yang hidup dalam kesetaraan. Demokrasi mensyaratkan kesetaraan dan penyeragaman kapasitas tiap individu untuk dapat hidup dan berkompetisi. Maka negara bukan hanya wajib menjamin ketersediaan sumber daya tapi juga wajib menyetarakan kemampuan tiap individu untuk dapat memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber kesejahteraan. Demokrasi mewajibkan negara untuk melakukan penyeragaman terhadap kemampuan manusia mengakses pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Kompetisi hanya bisa terjadi dalam kondisi dan starting yang sama dan setara. Bukan dalam keadaan di mana ada satu kelompok kecil warga yang sudah secara turun temurun menguasai 90% sumber daya dan ada sekolompok besar warga yang menguasai hanya 10% dari sumber daya negara. Untuk itulah demokrasi memberi ruang bagi afirmatif action dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih bagi kelompok rentan. Afirmatif action bukanlah diskriminasi yang melangar prinsip kesetaraan hak dalam demokrasi. Diskriminasi justru terjadi jika kompetisi bebas antar individu dan kelompok terjadi, di tengah situasi di mana hanya segelintir orang kaya yang dengan itu mereka bisa mengakses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lebih dari yang lain.
Selain perlambatan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan, Fahri juga mngidentifikasi feudalisme dan pemimpin produk demokrasi sebagai ancaman nyata bagi demokrasi itu sendiri. Semacam demokrasi yang memakan diri nya sendiri dari dalam. Ada banyak pengalaman pemimpin dunia yang dilahirkan oleh adanya kebebasan dalam demokrasi tapi justru membahayakan demokrasi. Fahri memberikan contoh Jerman era kebangkitan sosio-nasionalisme Nazi. Hitler mendirikan partai politik lalu mendapatkan kekuasaan melalui pemilu, namun seketika menjadi fasis dan anti demokrasi ketika berkuasa. Di sinilah gaya kepemimpinan dan cara menjaga serta melestarikan kekuasaan bertabrakan dengan prinsip prinsip dasar dalam demokrasi. Di Indonesia, convert zone pemimpin paling rawan diinfiltrasi oleh feudalism. Semua orang disekitar kekuasaan -demi mengamankan posisi- akan memperlakukan pemimpin seperti raja, yang lalu sang pemimpin akan merasa nyaman dengan perlakukan tersebut. Hilangnya kritisisme di sekitar kekuasaan akibat suguhan nyaman feudalism akan membuat pemimpin kehilangan kacamata dan kesadaran aslinya untuk dapat secara telanjang bercermin membaca diri. Pemimpin seperti ini akan terbuai untuk terus mendefinisikan dirinya berdasar citra yang dibangun oleh pengabdi kuasa. Ia bahkan akan sampai pada satu titik di mana tak lagi lagi mehamai dan mengenal yang mana dirinya yang asli dan palsu. Dalam situasi inilah tindakan tindakan fasis yang anti demokrasi bisa lahir demi menjaga citra.
Kuatnya eksplorasi Fahri dalam melakukan refleksi kritis atas teks dan peristiwa perjalanan transisi Indonesia menuju demokrasi, membuatnya terus terbakar melahirkan gelora kata. Transisi yang berjalan stagnan telah membuat pendulum demokrasi bergerak dari ekstrim satu ke ekstrim yang lain, yang membuatnya semakin kritis untuk tidak dikatakan telah terlepas dari bandulnya. Fahri menawarkan konsep Troica Berpikir untuk memahami problem transisional Indonesia. Teks telah dilahirkan melalui amandemen konstitusi yang sebelumnya mengandung anasir otoriter, di mana kekuasaan terkonsentrasi tanpa mekanisme checks and balances. Di atas teks telah terbangun institusi-institusi demokrasi yang dialektika antar keduanya akan membentuk suatu hidayah demokratis. Teks-Insitusi-Budaya sebagai troika sistem ala Fahri ini mensyaratkan adanya leadership yang kuat, yang mehamai time line sejarah perjalanan demokrasi. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas berpikir yang besar untuk bisa mendrive negara demokrasi. Pemimpin yang ignorance terlalu boros untuk bisa mengelola dan menggunakan tools yang disediakan oleh demokrasi.
Fahri menganalogikan demokrasi seperti gadget. Hanya 10% dari fitur yang ada yang fungsional digunakan sehari-hari. Demokrasi adalah sistem yang cukup sempurna menyediakan begitu banyak tools untuk mengelola kompleksitas problematika manusia modern. Namun di hadapan pemimpin dengan literasi yang terbatas pada penguasaan nama nama ikan dan hafalannya tentang jumlah bahasa, suku dan pulau, demokrasi hanyalah menjadi aksesoris untuk memperindah label Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Padahal di dalamnya anasir otoriter dan kecendrungan mengambil jalan pintas dalam menghadapi kompleksitas semakin bergentayangan.
Di sinilah kelemahan di Indonesia, pemimpin yang lahir justru melakukan ekstensi terhadap transisi. Insitusi institusi transisional masih terus dipertahankan. Di sinilah salah satu kritik keras Fahri terkait keberadaan setate auxiliary body yang keberadaannya justru membuat transisi tak kunjung usai. KPK adalah satu proyek gagal demokrasi, keberadaanya justru semakin mencipta distrust publik, tidak hanya pada institusi-institusi inti negara, tetapi juga kepada dirinya sendiri sebagai bangsa. Bagi Fahri demokrasi adalah anti virus yang paling ampuh dalam memberantas korupsi. Demokrasi mensyaratkan terbangunnya sistem terbuka, sementara korupsi hidup subur dalam sistem yang tertutup. Maka seharusnya korupsi end ketika demorasi hadir. Tetapi anasir otoriter yang masih melekat di tubuh KPK, yang membuatnya gandrung mengambil jalan pintas telah menyalahi kaidah demokrasi. Ada beda respon negara demokrasi dan negara otoriter dalam menghadapi korupsi. Negara otoriter menuduh moralitas manusia dan aspek kultural sebagai penyebab utama korupsi, maka yang dilakukan adalah mengambil satu koruptor lalu membunuhnya di hadapan publik untuk menciptakan efek jera dan ketakutan, sementara lobang dalam regulasi yang memproduksi koruptor tak ditutup. Inilah analogi Fahri tentang KPK yang terus sibuk membuang air dari perahu sementara bocor tak ditambal. Sementara demokrasi yang menganut prinsip transparansi menghadapi korupsi dengan menciptakan sistem terbuka, yang dengan itu semua pejabat negara seperti bekerja di dalam aquarium. Tak ada tangan di bawah meja yang tak terawasi oleh mata publik, sehingga tak ada ruang bagi kreativitas manusia untuk menggerogoti sistem dan mensiasati aturan. Ketidakpahaman dalam memahami cara kerja demokrasi inilah yang membuat cerita korupsi menjadi sinitron tiada akhir sampai hari ini.
Tidak mudah mehami pikiran pikiran Fahri Hamzah yang dikenal orang kontroversial dalam ide dan tindakan. Buku Gelora Kata: Seputar Demokrasi dan musuh-musuhnya yang memonumenkan cuitan fahri di Twitter dalam rentang tahun 2010-2019 ini, cukup ampuh membawa kita mengembara pada pengenalan akan alam pikiran sang macan Senayan. Buku ini juga mengungkap sisi lain dari ruang batin Fahri Hamzah, tampak garang dalam berkata layaknya orang pesisir yang suaranya harus lebih keras dari suara ombak, agar terdengar, agar didengar, namun Fahri juga ternyata begitu lembut dalam berintimasi dengan sunyi. Bagian terakhir buku ini memuat puisi puisi Fahri Hamzah yang menunjukkan ekspresi kualitas peradaban jiwanya. Puisi puisi yang membuatnya berjarak dari cara pandang khal layak ramai tentang karakter diri-dan ke-diri-annya. Syarat dan ketentuan: dibutuhkan perangkat literasi yang mumpuni untuk dapat memahami diksi dan logic pikir Fahri di dalam buku ini. []
