NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disinyalir masih berdetak meski telah resmi dibubarkan pemerintah. Melalui Undang-Undang (UU) Ormas nomor 2 Tahun 2017, status hukum kelompok pro-khilafah itu kini terlarang. Meski begitu, semangat penegakan sistem khilafah rupanya masih kelihatan benihnya.
Persaingan elektoral Pemilu 2019 disebut bisa menjadi kendaraan HTI untuk mendompleng dukungan. Tak hanya itu, kelompok dengan bendera bertuliskan syahadat itu memiliki kecenderungan dukungan politik kepada salah satu kandidat capres 2019.
Pengasuh Pondok Pesantren Aswaja Nusantara Yogyakarta, Gus Muhammad Mustafid, menjelaskan, kecenderungan afiliasi politik kelompok HTI bisa saja berduyun mendukung kelompok paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. HTI, lanjut Gus Mustafid, tidak mungkin mendompleng ke Jokowi-Amin.
“Kecenderungan eks HTI atau simpatisan mereka memang memiliki afiliasi ke pasangan calon 02. Karena selama ini, pemerintahan Joko Widodo begitu keras memblokade diaspora kelompok ini. Soal kontrak politik, saya tidak bisa detail menjelaskan karena tidak ada data konkret,” ungkap dia.
Kecondongan politik HTI tersebut dijelaskan Gus Mustafid dalam kegiatan Dialog Publik bertajuk “Negara Khilafah Pasca Pilpres: Kontrak Politik HTI dengan Kandidat Capres 2019” di Rumah Makan Ndeso Nogiri Mbok Yun, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Surakarta, Rabu (13/03/2019). Kegiatan diskusi yang dihelat oleh Himpunan Aktivis Milenial Indonesia diikuti oleh ratusan pasrtisipan dari sejumlah organisasi dan kampus di Solo Raya.
Disebutkan Gus Mustafid, suara HTI yang dicurigai mendompleng ke kubu Prabowo tidak akan memiliki andil elektoral yang berarti. Pasalnya, kelompok ini memandang sistem demokrasi haram dan Pancasila adalah thaghut. Meski demikian, bisa saja kenyataan itu berubah.
“Tetapi bisa saja, jika kontrak politik HTI dengan paslon tertentu menyangkut harapan tumbuh lagi, hal itu bisa berubah. HTI bisa all out memenangkan suara paslon tertentu demi kebutuhan eksistensial mereka. Hal ini memang perlu diwaspadai,” kata alumnus UGM ini.
“Jika benar memang ada kontrak politik antara HTI dengan Prabowo, hal paling fundamental dalam pembicaraan di bawah meja itu adalah penghapusan UU Ormas Nomor 2 Tahun 2017 itu,” lanjut dia.
Bagi Gus Mustafid, eks HTI memiliki kecenderungan untuk menyerang kalangan organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Bahkan, menurut Gus Mustafid, karena HTI di Indonesia tidak cukup daya melakukan agresi kudeta, meka jalan satu-satunya adalah menempel ke pihak tertentu.
Khilafahisasi Budaya
Sementara itu, Dosen UIN Yogyakarta, Muhammad Yasir Arafat menyebut, pasca dibubarkannya HTI oleh pemerintah, mereka gencar melakukan khilafahisasi budaya. Kelompok pro-khilafah itu, lanjutnya, menukil kisah peradaban Islam Nusantara dengan hanya mengambil bagian perang dan jihadnya.
“Ajaran yang dinukilnya bersifat sempit dan hanya demi legitimasi gerakan meraka. Bagian-bagian perang dan jihad selalu diulasnya berulang-ulang, berharap pikiran masyarakat kemudian mendukung penegakan sistem khilafah dan menolak Pancasila,” ujar Yasir.
Setelah resmi dibubarkan pemeriantah, kelompok HTI mulai banyak menyusup di sejumlah kelompok Islam militan, seperti 212, FPI, dan lainnya. Kelompok khilafah ini, kata Yasir, akan sangat betah bermukim di bangunan ideologi ‘bela Islam’ yang sering digaungkan kelompok militan melalui demonstrasi.
“Karena itu, publik menilai, afiliasi politik eks-HTI pasti ke Prabowo, yang diusung olah kelompok Islam 212, meski memang kelihatan agak samar-samar,” pungkas Yasir. (Muchlas Jaelani)
Editor: Achmad S.