NUSANTARANEWS.CO – Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Lukman Edy, mengungkapkan bahwa Pemerintah saat ini telah kehilangan orientasinya dalam menangkal radikalisasi, terutama terkait sejumlah insiden yang menyeret organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI).
Dalam melakukan deradikalisasi, Edy menyebutkan, Pemerintah hanya tinggal berdialog saja, bukan malah mengadu massa di lapangan.
“Rumusnya jelas kok kalau soal deradikalisasi. Deradikalisasi itu hanya bisa dilakukan dengan dialog, itu kuncinya, itu rumusnya dan itulah teorinya,” ungkapnya tegas kepada wartawan saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, Jum’at (20/1/17).
Menurut Edy, sekarang ini sudah bukan zamannya lagi mengadu massa di lapangan. Pasalnya, lanjut Edy, hal tersebut sudah tidak lagi relevan.
“Harus dialog, nggak bisa tanpa dialog. Kalau diadu di lapangan jangan kiralah, keluar semua itu nanti ayat-ayatnya,” ujarnya.
Yang jadi pertanyaan, menurut Edy, kenapa Pemerintah tidak mengajak dialog FPI yang selama ini dianggap radikal. Padahal, Edy menegaskan, rumusnya sudah jelas bahwa deradikalisasi itu bisa diredam dengan cara dialog.
Saat ditanya kenapa hal tersebut bisa terjadi, Edy menuturkan, dikarenakan Pemerintah telah disorientasi terkait deradikalisasi.
“Ya karena disorientasi, pada nggak paham yang dikasih tugas dan kewajiban untuk ngurusin deradikalisasi itu,” katanya.
Bahkan, Edy menambahkan, jika perlu, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo harus mengganti Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Kesbangpol dan PUM), Mayjen Soedarmo.
“Kalau menurut saya, Dirjen Kesbang itu bisa diganti. Kalau menterinya janganlah, Pak Tjahjo bagus kok,” ujarnya. (Deni)
