NUSANTARANEWS.CO – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 akan mengalami pertumbuhan siginifikan dari 5,1% menjadi 5,8%. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan akan tumbuh di angka 6% di tahun 2018, meski kondisi perekonomian dunia masih mengalami kelesuan. Termasuk terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dan ancaman makar di dalam negeri.
“Kelesuan ekonomi global dan ancaman makar di dalam negeri tidak akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, karena potensi di dalam negeri memang kuat. Terbukti saat krisis dunia 1998, Indonesia, China dan India adalah sebagai negara yang perekonomian survive, tetap kuat dan tumbuh dengan baik,” ungkap Ketua Komisi XI dari FPG, Melchias Markus Mekeng, kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/12/16).
Mekeng yang didampingi Ketua FPG DPR RI Kahar Muzakir, mengatakan bahwa pada prinsipnya, kalau Presiden Jokowi optimis, maka Golkar juga optimis. Dimana kenaikan 1% itu membutuhkan uang sekitar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun. Lalu timbul pertanyaan, dari mana kebutuhan finansial itu akan diambil?
“Ya, pemerintah harus mengoptimalkan investasi dan ditopang oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), penegakkan hukum terhadap berbagai jenis pungli (pungutan liar) dan sebagainya. Sementara BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) setahun hanya Rp100 triliun,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Mekeng, kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp2.000 triliun, maka hal itu sangatlah berat.
“Untuk pinjam Rp2.000 triliun bagi Indonesia sangat mudah, karena Indonesia sangat dipercayai dunia. Tapi, pinjaman itu konsekuensinya berbunga. Jadi, tantangan itu antara lain yang akan dirumuskan oleh Golkar untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK,” ujarnya.
Sementara itu, Kahar Muzakir menuturkan, kalau soal ancaman makar dan demo akhir-akhir ini yang cukup mengkhawatirkan bagi investor, maka hal itu tidak akan mengganggu perekonomian nasional.
“Di negara demokrasi ini demo dan ancaman makar itu biasa. Sejak dulu ada DII, NII, dan TII, tapi pemerintahan tetap jalan. Yang penting aman dan pertumbuhan ekonomi ini untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Untuk itu, Partai Golkar akan menggelar seminar Outlook Ekonomi 2017 dengan tema ‘Memantapkan Konsolidasi Fiskal, Mengakselerasi Pertumbuhan Berkeadilan’ di Jakarta, pada Kamis (15/12/16) besok.
Dalam seminar tersebut akan hadir sebagai pembicara antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Archandra Tahar, Ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetyono, Bustanul Arifin, Pengamat Ekonomi dari INDEF Enny Sri Hartati, Tanri Abeng, dan Purbaya Yudi Sadewa. (Deni)
