NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Bpk Tulus Abadi, segera akan berkirim surat kepada Kemendag dan Bappebti untuk berkordinasi agar bisa bersama membantu memperlancar proses withdraw all (tarik dana) member Net89.
Hal ini merupakan respon terhadap kunjungan GEMPUR NET89 (Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat – Member net89) yang diwakili BL Hadi dan Hikmat Nugraha, ke YLKI Kamis 21 Juli 2022 di Jakarta.
GEMPUR NET89 menganggap PT SMI (Simbiotik Multitalenta Indonesia) sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap seretnya Program Withdraw All yang sudah memasuk bulan ke-6 ini. Dana member Net89 sebesar Rp 10 trilyun masih tertahan di broker. Hanya cari segelintir yang sudah cair dan itupun maksimal jumlahnya USD 500.
BL Hadi menyebutkan ratusan ribu member NET89 sudah sangat menderita karena dana hak mereka belum bisa kembali. Total dana yang belum dibayar sekitar Rp 10 trilyun. Sekarang mulai banyak terjadi konflik horizontal sesama member NEt89, dan bisa meledak menjadi isyu sosial yang besar. PT SMI harus tanggung jawab atas sikapnya yang cenderung cuci tangan belakangan ini.
Ketua YLKI menganggap tepat untuk berkordinasi ke Kemendag sebagai pihak yang mengeluarkan SIUP-L (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung) yang diberikan kepada PT SMI. Selama ini PT SMI menggunakan izin itu untuk menjual ebook dan bekerja sama dengan pihak lain mengoperasikan robot trading forex. Sedangkan Bappebti adalah regulator yang mengawasi trading forex.
Untuk ikut menyelesaikan program withdraw all yang diduga bermasalah itu, YLKI juga akan berkirim surat kepada PT SMI. YLKI mengajak upaya mediasi antara PT SMI dengan para member yang tergabung dalam GEMPUR Net89. Ini merupakan langkah yang lazim ditempuh dalam perkara yang menyangkut dana masyarakat.
Kunjungan GEMPUR NET89 ke YLKI ini adalah dalam upaya penegakkan dan perlindungan hak-hak konsumen Indonesia dari praktek bisnis bermasalah yang dijalankan oleh pengusaha PT SMI. Selama ini, reputasi YLKI dikenal kredibel dalam melindungi hak-hak konsumen Indonesia.
Setelah kunjungan GEMPUR NET89 Komisi VI DPR RI di awal bulan Juli dan YLKI pada hari Kamis ini, berikutnya GEMPUR NET89 sudah berkirim surat untuk dapat beraudiensi dengan KEMENDAG-BAPPEBTI, SWI dan KOMNAS HAM.
Dengan beraudiensi kepada berbagai lembaga tinggi negara, lembaga negara atau lembaga publik yang kredibel, GEMPUR NET 89 mendorong adanya sinergi untuk memecahkan kebuntuan kebijakan yang selama ini ikut menghambat proses withdraw all.
Nasib ratusan ribu member Net89 di seluruh Indonesia yang sangat berharap dananya bisa kembali, tidak bisa diabaikan begitu saja. Jangan sampai, Program Withdraw All yang jadi tanggung jawab PT SMI berakhir menjadi kasus scam yang merugikan banyak rakyat Indonesia. (Red)
