NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) Jawa Timur menggelar aksi di DPRD Jawa Timur. Dalam aksi tersebut mereka prihatin atas kekacauan yang ada pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kami prihatin atas banyaknya temuan kecurangan di pilpres Pemilu 2024 yang baru saja digelar beberapa waktu lalu,” ungkap koordinator FPPJ Jawa Timur Dhimam Abror. Mantan jurnalis itu mengatakan banyak temuan-temuan relawan FPPJ adanya kecurangan Pemilu pilpres.
“Saya mengambil contoh di Madura ada sejumlah TPS yang banyak dijumpai pelanggaran,” ujar mantan ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jawa Timur ini, Jumat (1/3/2024).
Dhimam mengatakan laporan kecurangan nan paling mencolok dan terjadi di Jawa Timur terjadi di Sampang, Madura. Di salah satu kecamatan, Dhimam menerima laporan jika undangan pencoblosan tidak diberikan ke para Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan diganti dengan sampul surat berisi duit Rp 100 ribu.
“Lainnya nan sampai terjadi pembacokan ketua KPPS lantaran ditemukan kartu bunyi nan sudah dicoblos,” imbuhnya.
Sementara itu, menyikapi temuan adanya kecurangan dalam Pemilu tersebut, FPPJ Jawa Timur mengeluarkan pernyataan sikap antara lain menolak hasil Pemilu 2024 yang penuh kecurangan, ketidakadilan, intimidasi dan pengancaman.
Tak hanya itu, FPPJ Jawa Timur mendesak agar DPR RI segera melaksanakan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas segala bentuk kekacauan pemilu 2024.
Ditambahkan dalam pernyataan sikap tersebut, FPPJ Jawa Timur menyatakan mosi tidak percaya kepada presiden RI yang tidak memberi tauladan yang baik dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Sementara itu, aksi ulama dari FPPJ Jawa Timut tersebut terkesan sia-sia, pasalnya tak ada satupun anggota maupun pimpinan DPRD Jawa Timur menemui peserta aksi. (setya)
